Berita

Aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025/Ist

Politik

Massa Aktivis Anti Korupsi Minta KPK Seret Jokowi dan Keluarga

RABU, 05 FEBRUARI 2025 | 23:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025.

Mereka menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, termasuk menantunya, Bobby Nasution.

Aksi yang dimulai sejak pukul 11.30 WIB ini diwarnai dengan berbagai orasi yang mengecam lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di era pemerintahan Jokowi. 


Massa membawa spanduk besar bertuliskan "Tangkap dan Adili Jokowi", menegaskan bahwa tidak ada satu pun orang yang boleh kebal hukum.

Koordinator aksi, Imron, dalam orasinya menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui sejauh mana dugaan korupsi yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. 

Menurutnya, berbagai proyek strategis yang diduga penuh kongkalikong harus diusut hingga tuntas, termasuk keterlibatan keluarganya dalam bisnis yang diduga sarat kepentingan politik.

"Kami datang untuk memastikan bahwa hukum masih berlaku bagi semua, termasuk mantan presiden. Jika rakyat kecil bisa dipenjara karena kasus korupsi kecil, mengapa yang diduga merampok uang negara dibiarkan bebas? KPK tidak boleh jadi alat politik yang tebang pilih!" ujar Imron di tengah aksi.

Selain mendesak KPK segera bertindak, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap dugaan korupsi yang terjadi di era Jokowi. Mereka menilai bahwa kepemimpinan yang bersih hanya bisa terwujud jika tidak ada impunitas terhadap para pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan.

"Jika Prabowo benar-benar ingin membangun pemerintahan yang bersih, dia harus berani mengusut semua kasus yang melibatkan elite sebelumnya. Jangan sampai warisan korupsi terus dibiarkan tanpa pertanggungjawaban," tambah salah satu peserta aksi.

Di tengah aksi, perwakilan massa juga menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tuntutan aktivis mahasiswa. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Humas KPK, Mukhti Prayoga. Mereka mendesak lembaga antirasuah itu agar tidak tunduk pada tekanan politik dan segera memproses berbagai laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya.

Hingga pukul 13.00 WIB, massa masih bertahan di depan gedung KPK dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Aksi berlangsung dalam tensi tinggi, dengan pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya pemberantasan korupsi.

Mereka menegaskan bahwa ini bukan aksi terakhir. Jika KPK dan Presiden Prabowo tidak menunjukkan langkah nyata dalam mengusut dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya