Berita

Aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025/Ist

Politik

Massa Aktivis Anti Korupsi Minta KPK Seret Jokowi dan Keluarga

RABU, 05 FEBRUARI 2025 | 23:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025.

Mereka menuntut pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo beserta keluarganya, termasuk menantunya, Bobby Nasution.

Aksi yang dimulai sejak pukul 11.30 WIB ini diwarnai dengan berbagai orasi yang mengecam lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di era pemerintahan Jokowi. 


Massa membawa spanduk besar bertuliskan "Tangkap dan Adili Jokowi", menegaskan bahwa tidak ada satu pun orang yang boleh kebal hukum.

Koordinator aksi, Imron, dalam orasinya menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui sejauh mana dugaan korupsi yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi. 

Menurutnya, berbagai proyek strategis yang diduga penuh kongkalikong harus diusut hingga tuntas, termasuk keterlibatan keluarganya dalam bisnis yang diduga sarat kepentingan politik.

"Kami datang untuk memastikan bahwa hukum masih berlaku bagi semua, termasuk mantan presiden. Jika rakyat kecil bisa dipenjara karena kasus korupsi kecil, mengapa yang diduga merampok uang negara dibiarkan bebas? KPK tidak boleh jadi alat politik yang tebang pilih!" ujar Imron di tengah aksi.

Selain mendesak KPK segera bertindak, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap dugaan korupsi yang terjadi di era Jokowi. Mereka menilai bahwa kepemimpinan yang bersih hanya bisa terwujud jika tidak ada impunitas terhadap para pejabat yang diduga menyalahgunakan kekuasaan.

"Jika Prabowo benar-benar ingin membangun pemerintahan yang bersih, dia harus berani mengusut semua kasus yang melibatkan elite sebelumnya. Jangan sampai warisan korupsi terus dibiarkan tanpa pertanggungjawaban," tambah salah satu peserta aksi.

Di tengah aksi, perwakilan massa juga menyerahkan pernyataan sikap yang berisi tuntutan aktivis mahasiswa. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Humas KPK, Mukhti Prayoga. Mereka mendesak lembaga antirasuah itu agar tidak tunduk pada tekanan politik dan segera memproses berbagai laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya.

Hingga pukul 13.00 WIB, massa masih bertahan di depan gedung KPK dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Aksi berlangsung dalam tensi tinggi, dengan pembakaran ban sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya pemberantasan korupsi.

Mereka menegaskan bahwa ini bukan aksi terakhir. Jika KPK dan Presiden Prabowo tidak menunjukkan langkah nyata dalam mengusut dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya