Rapat koordinasi evaluasi Pilkada Jakarta 2024/Ist
Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2024 di Hotal Manhattan, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Teguh mengapresiasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta beserta jajaran yang telah berkolaborasi dalam menjalankan tugas pengawasan pemilihan umum.
"Kita ingin Pilkada di Jakarta itu harus menjadi role model bagi daerah lainnya. Alhamdulillah itu semuanya berjalan dengan lancar," ujar Teguh.
Teguh berharap, rapat koordinasi dan evaluasi tersebut dapat memperkuat demokrasi dan tata kelola pemilu di DKI Jakarta.
"Saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, partai politik, masyarakat sipil, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk memberikan dukungan penuh kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih demi memastikan keberlanjutan pembangunan Kota Jakarta," sambungnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti KPU, Forkopimda, partai politik, serta seluruh peserta Pilgub DKI Jakarta.
"Alhamdulillah warga Jakarta sudah memiliki kematangan dalam menghadapi politik di Jakarta. Artinya, segala permasalahan yang muncul harus bisa diantisipasi, serta diminimalisasi," pungkas Munandar Nugraha.
Rapat koordinasi dan evaluasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya diperlukannya peningkatan sinergi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan memastikan sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan pemilu yang lebih masif dan inklusif.
Mengedepankan prinsip netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu guna menjaga iklim kontestasi pemilu yang kondusif di masyarakat.
Pemanfaatan teknologi yang masif dalam penyelenggaraan dan pengawasan pilkada guna menciptakan efisiensi dan transparansi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.
Serta Memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan dalam berkoordinasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan pemilu yang transparan, jujur, dan adil bagi masyarakat.
