Akhiri Tumpang Tindih Lahan, Pemerintah Luncurkan Peta Terintegrasi

Pemerintah meluncurkan program Integrated Land Administration and Special Planning Program (ILASPP) untuk mencegah konflik pertanahan akibat tumpang tindih lahan. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut program ini akan mengintegrasikan sistem administrasi pertanahan di berbagai kementerian. 

"Contohnya, sawit tumpang tindih dengan hutan atau transmigrasi, perumahan tumpang tindih dengan hutan, dan program pemerintah tumpang tindih dengan lahan transmigrasi," ujar Nusron kepada wartawan usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2025. 

Pemerintah mencatat 3,7 juta hektare lahan hutan telah digunakan untuk perkebunan sawit. 

Mantan anggota DPR ini menegaskan, kasus tersebut terjadi karena sebelumnya belum ada integrasi sistem dan data pertanahan. 

"Dengan adanya program ini, semua akan terpetakan. Mana hutan, mana non-hutan, mana transmigrasi, dan mana milik pemerintah atau desa akan ketahuan semua," jelasnya. 

Program ini melibatkan lima kementerian/lembaga, yaitu ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).