Anggota Komisi VII DPR, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono/Ist
Upaya pemerintah untuk menurunkan harga penjualan LPG 3 kg dengan memotong rantai distribusi penjualan perlu mendapat dukungan.
Anggota Komisi VII DPR, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, langkah penurunan harga LPG 3 kg dengan memotong rantai distribusi penjualan harus dilakukan satu kajian yang lebih mendalam.
Karena, pemerintah harus benar-benar mengetahui ketercukupan dan keterjangkauan agen resmi LPG dari Pertamina.
"Apakah cukup dan mudah terjangkau oleh masyarakat atau tidak. Karena, hingga saat ini masyarakat menengah bawah dan UMKM masih sangat membutuhkan LPG 3 kg yang harganya lebih murah daripada LPG 12 kg," kata Bambang dalam keteranganngnya, Rabu 5 Februari 2025.
Bambang berharap pemerintah baik pusat maupun daerah bisa mengawasi harga LPG subsidi tersebut.
"Tidak seperti saat ini, harga LPG 3 kg yang seharusnya di kisaran Rp12 ribu menjadi Rp22 ribu hingga Rp24 ribu di masyarakat," kata Bambang.
Ia juga menyatakan bahwa harga LPG tanpa subsidi di Indonesia masih tergolong tinggi. Sehingga masyarakat menengah banyak yang menggunakan LPG 3 kg.
Apalagi perbedaan harga yang sangat jauh antara LPG 3 kg dengan LPG 12 kilogram. Saat ini harga LPG 12 kg adalah Rp210 ribu atau Rp17.500 per kg
"Seharusnya pemerintah bisa melakukan kajian untuk menurunkan harga LPG 12 kg," kata Bambang.
Sebagai perbandingan, harga LPG 12 kg di Malaysia adalah 22.8 Ringgit atau setara Rp77 ribu atau setara Rp6.416 per kilogramnya.
Sedangkan harga LPG di Thailand per kilogramnya sebesar 5.78 Baht atau sekitar Rp12 ribu dan di Vietnam dipatok di 620 dolar AS per ton atau Rp9.920 per kilogram.
Apalagi Indonesia juga sebagai penghasil gas dan bahkan pernah mengekspor 1 juta ton LPG ke Malaysia pada tahun 2015. Bahkan sampai dengan saat ini Indonesia masih mengekspor LPG ke Malaysia.
"Sudah seharusnya harga LPG Indonesia bisa jauh lebih murah dari ketiga negara Asean tersebut," kata Bambang.
Apalagi cadangan gas yang bisa dipakai untuk LPG sangat banyak, seperti Lapangan Maruap Sarati, Lapangan Puspa, Tuban, Kalibiru, Papua, Sangata, dan lain lain.
Dengan demikian, sudah seharusnya Indonesia bisa swasembada LPG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sebesar 7 juta ton per tahun. Sehingga LPG non subsidi di Indonesia bisa ditekan harganya jauh lebih rendah.
Kalau itu bisa dilakukan, lanjutnya, maka masyarakat menengah Indonesia bisa menggunakan LPG non subsidi dengan harga murah.
"Indonesia juga tidak perlu lagi impor LPG dari Amerika Serikat, Iran, Qatar, atau negara lainnya," pungkas Bambang.
