Berita

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro/Ist

Presisi

Kasus Pagar Laut Tangerang Masuk Tahap Penyidikan

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 23:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri meningkatkan status kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ke tahap penyidikan.

Hal ini dipastikan usai penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim berdasarkan hasil gelar perkara dengan ditemukannya dugaan unsur pidana.

“Dari hasil gelar kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan, Selasa 4 Februari 2025.


Walaupun sudah ditemukan unsur pidana, kata Djuhandani, penetapan tersangka belum dilakukan karena penyidik masih mengumpulkan sejumlah barang bukti lainnya.

“Kita cari dulu dalam proses penyidikan, karena sebelum kita menemukan tersangka dan lain sebagainya, kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah,” kata Djuhandhani.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah menerima langsung perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna melakukan penyelidikan terhadap pagar laut.

Atas peristiwa itu, penyidik melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan kementerian seperti KKP dan ATR/BPN, serta kelurahan setempat.

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencopot 6 pejabat ATR/BPN terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut Tangerang.

Nusron mengatakan, selain melakukan pencopotan, pihaknya juga memberikan sanksi berat terhadap 2 pegawai BPN.

“Kemudian kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai,” kata Nusron.

Delapan pegawai tersebut di antaranya JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat itu, SH, eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Kemudian, ET, eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, WS, Ketua Panitia A, YS, Ketua Panitia A, NS, Panitia A, LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, KA, eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Golkar Somasi Said Didu-Sri Radjasa

Selasa, 10 November 2026 | 16:21

Gibran Masih Dampingi Prabowo di Acara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 10 November 2026 | 16:18

Mundur atau Dimakzulkan, Gibran Tetap Berhak Dapat Pensiun?

Selasa, 10 November 2026 | 16:05

Laksma TNI Salim Guncang Kampus Ternama di Moskwa, Ini yang Dibahas

Selasa, 10 November 2026 | 16:00

Prabowo Tak Beri Penolakan atas Niat Gibran Mundur

Selasa, 10 November 2026 | 15:58

Ketika Sebuah Bangsa Kehilangan Kepekaan Terhadap Bahaya

Selasa, 10 November 2026 | 15:55

Masa Depan PSI Makin Rumit Usai Ditinggal Tiga Elite

Selasa, 10 November 2026 | 15:52

Presiden Prabowo Harus Bersih-bersih Kabinet Usai Kasus Penyadapan

Selasa, 10 November 2026 | 15:46

Mundur dari PSI, Tiga Loyalis Jokowi Berpaling ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:39

Istana Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Selasa, 10 November 2026 | 15:36

Selengkapnya