Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Fraksi Nasdem Beri Catatan Serius soal Isu Pangan Hingga Aset ID Food Raib

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 19:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah isu krusial diulas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID Food beserta anak perusahaan. 

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP). 

Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah positif untuk melindungi petani, dan pihak-pihak yang merugikan petani terkait dengan harga GKP harus mendapat perhatian serius. 


“Kami juga ingin mengulang kembali, ingin menekankan bahwa kita jangan sampai menormalisasikan kenaikan harga pangan yang selalu terjadi di bulan suci Ramadan sampai menjelang Idulfitri,” ujar Cindy dalam rapat yang digelar di Ruangan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.

Selain itu, Cindy juga mengungkapkan adanya keluhan dari pedagang beras di Pasar Induk Cipinang yang mengaku kesulitan mendapatkan jatah beras dari Bulog. 

Mereka terpaksa membeli beras dari pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi dan sulit untuk bersaing dengan pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah.

“Nah, bagaimana ini terjadi, kami minta atensinya,” tegas Legislator Nasdem ini.

Cindy juga menyoroti video yang beredar tentang pedagang yang melakukan praktik tukar karung, mengganti beras dari jenis medium (SPHP) menjadi beras premium. 

Ia menyebut ini sebagai tindakan penipuan yang merugikan konsumen dan meminta agar Bulog dan Bappenas segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

Lebih lanjut, Cindy juga menyampaikan keprihatinan terkait kondisi PT Pupuk Indonesia. 

Meskipun PT Pupuk Indonesia memiliki 10 anak perusahaan dengan kapasitas produksi pupuk mencapai 14,5 juta ton, data BPS menunjukkan bahwa impor pupuk Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada 2024, impor pupuk diprediksi mencapai 3 juta ton. 

“Nah, pastinya di tahun ini dengan adanya program swasembada pangan, kita membutuhkan pupuk lebih dari 16 juta ton karena penambahan luas area tanaman padi. Mengingat target kita akan bertambah, bagaimana kesiapan PT pupuk mengejar target ini,” jelas dia. 

Isu lain yang juga disoroti adalah pengelolaan aset oleh ID Food. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 349 aset ID Food dan anak perusahaan dikuasai oleh pihak ketiga. 

Aset-aset ini meliputi milik PT RNI Persero, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Sanghiang Seri, PT Gula Rajawali, PT Berdikari, PT Garam, serta beberapa perusahaan lainnya. BPK mencatat bahwa sejumlah aset senilai Rp3,3 triliun tersebut telah dikuasai oleh pihak luar yang tidak memiliki hak.

“Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan ID Food terkait dengan temuan BPK tersebut dan bagaimana upaya menguasai kembali aset tersebut. Sekian pandangan dari Fraksi Nasdem,” pungkas Cindy.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya