Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan (tangkapan layar/RMOL)
Sejumlah isu krusial diulas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/ID Food beserta anak perusahaan.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP).
Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah positif untuk melindungi petani, dan pihak-pihak yang merugikan petani terkait dengan harga GKP harus mendapat perhatian serius.
“Kami juga ingin mengulang kembali, ingin menekankan bahwa kita jangan sampai menormalisasikan kenaikan harga pangan yang selalu terjadi di bulan suci Ramadan sampai menjelang Idulfitri,” ujar Cindy dalam rapat yang digelar di Ruangan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Februari 2025.
Selain itu, Cindy juga mengungkapkan adanya keluhan dari pedagang beras di Pasar Induk Cipinang yang mengaku kesulitan mendapatkan jatah beras dari Bulog.
Mereka terpaksa membeli beras dari pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi dan sulit untuk bersaing dengan pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah.
“Nah, bagaimana ini terjadi, kami minta atensinya,” tegas Legislator Nasdem ini.
Cindy juga menyoroti video yang beredar tentang pedagang yang melakukan praktik tukar karung, mengganti beras dari jenis medium (SPHP) menjadi beras premium.
Ia menyebut ini sebagai tindakan penipuan yang merugikan konsumen dan meminta agar Bulog dan Bappenas segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
Lebih lanjut, Cindy juga menyampaikan keprihatinan terkait kondisi PT Pupuk Indonesia.
Meskipun PT Pupuk Indonesia memiliki 10 anak perusahaan dengan kapasitas produksi pupuk mencapai 14,5 juta ton, data BPS menunjukkan bahwa impor pupuk Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada 2024, impor pupuk diprediksi mencapai 3 juta ton.
“Nah, pastinya di tahun ini dengan adanya program swasembada pangan, kita membutuhkan pupuk lebih dari 16 juta ton karena penambahan luas area tanaman padi. Mengingat target kita akan bertambah, bagaimana kesiapan PT pupuk mengejar target ini,” jelas dia.
Isu lain yang juga disoroti adalah pengelolaan aset oleh ID Food. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak 349 aset ID Food dan anak perusahaan dikuasai oleh pihak ketiga.
Aset-aset ini meliputi milik PT RNI Persero, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Sanghiang Seri, PT Gula Rajawali, PT Berdikari, PT Garam, serta beberapa perusahaan lainnya. BPK mencatat bahwa sejumlah aset senilai Rp3,3 triliun tersebut telah dikuasai oleh pihak luar yang tidak memiliki hak.
“Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan ID Food terkait dengan temuan BPK tersebut dan bagaimana upaya menguasai kembali aset tersebut. Sekian pandangan dari Fraksi Nasdem,” pungkas Cindy.
