Bapanas, Bulog dan ID Food Punya PR Besar Jelang Ramadan 2025

DPR meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) dan RNI/ID Food untuk menjamin stabilitas harga pangan jelang bulan suci Ramadan 2025.

Hal itu menjadi keputusan bersama antara Komisi IV DPR dengan ketiga institusi itu dalam rapat kerja bersama terkait ketersediaan pangan jelang Ramadan.

"Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional bersama dengan Perum Bulog dan ID Food untuk menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan terutama dalam rangka bulan Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) baik di tingkat produsen, pedagang, hingga konsumen,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto ketika membacakan hasil kesimpulan rapat di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 4 Februari 2025.

"Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional untuk memberikan jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan kepada masyarakat,” tutupnya.

Setidaknya ada waktu kurang lebih sebulan untuk Bapanas, Bulog dan ID Food menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) besar tersebut.

Dalam sampel yang diberikan Bapanas, disebutkan bahwa per Desember 2024 ini, proyeksi neraca produksi vs konsumsi untuk Januari, Maret 2025 ada kelebihan 900 ribu ton dibandingkan periode yang sama di 2024.

Bapanas memproyeksikan dari Januari sampai Maret 2025,ini ketersediaan pangan akan lebih tinggi yakni sebesar 2,91 ton dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

Berdasarkan data Bapanas, harga rata-rata nasional cabai rawit merah saat ini per 3 Februari tercatat Rp66.295/kg, atau 16,31 persen dari harga yang ditetapkan pemerintah di kisaran Rp40.000-Rp57.000/kg.

Kemudian, harga MinyaKita tercatat sebesar Rp17.625/liter,yang juga 13,68 persen dari HET yang ditentukan pemerintah sebesar Rp15.700/liter. Harga cabai merah keriting juga tercatat Rp58.502/kg atau 6,37 persen dari HAP di kisaran Rp30.000-Rp55.000/kg.

Ada juga komoditas jagung pipil kering yang kini seharga Rp6.449/kg, atau setara 11,19 persen dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.