Berita

Warga Blok A Cinere Estate, Kota Depok, Jawa Barat, melakukan aksi unjuk rasa/Ist

Nusantara

Khawatir Gangguan Keamanan, Warga Cinere Estate Turun Jalan

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 14:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Warga Blok A Cinere Estate, Kota Depok, Jawa Barat, melakukan aksi unjuk rasa atas hasil putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Dalam hasil putusan tersebut, pengurus lingkungan harus membayar ganti rugi dengan nilai Rp40,8 miliar. 

Putusan ini berawal dari gugatan PT Megapolitan Development selaku pengembang perumahan Cinere Estate, akibat warga menolak pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Cinere Estate dengan Cinere Golf Residence.

Alasan warga menolak pembangunan jembatan penghubung tersebut, karena hal itu dianggap mengancam gangguan keamanan warga di Cinere Estate. 


“Sebetulnya kami menuntut agar Ketua RT dan RW di sini bisa mendapatkan keadilan, atas hasil gugatan pengembang perumahan,” tutur Ketua RW6 Cinere, Heru Kasidi dalam keterangannya, Selasa 4 Februari 2025.

Disampaikan Heru, gugatan tersebut pernah ditolak di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok. Tetapi saat di PT Bandung gugatan tersebut dikabulkan. Atas hasil putusan itu, warga akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Kasasi ini lah harapan kami agar warga mendapatkan keadilan dari MA, bahwa putusan itu sebenarnya salah,” tuturnya.

Berkaitan dengan kasus jembatan penghubung itu, Heru menjelaskan, sebagian lahan di Blok A Cinere Estate akan dibangun jembatan yang menghubungkan Perumahan Cinere Golf Residence.

“Sebelum adanya akses yang dijaga di sini banyak tindak kejahatan. Seperti pencurian dan perampokan. Dan dengan ditutupnya akses itu kami merasa lebih aman,” terangnya.

Jika akses tersebut dibuka kembali, sambungnya, itu akan menjadi potensi untuk gangguan keamanan warga Cinere Estate. Padahal lahan yang ada di Cinere Golf Residence itu sudah memiliki akses.

“Sangat tidak adil kalau kami harus menanggung seluruh beban perumahan itu ke sini (Cinere Estate),” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya