Berita

Gas LPG 3 Kg/RMOL

Politik

PKS Apresiasi Langkah Cepat Prabowo Atasi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 13:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah cepat Presiden Prabowo Subianto terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (Kg) akibat dari dampak negatif pelarangan pengecer menjual gas melon diapresiasi banyak kalangan masyarakat. 

Jurubicara DPP PKS, Pipin Sopian, mengatakan instruksi Presiden Prabowo yang kembali mengizinkan pengecer menjual gas LPG 3 kg setelah sempat dilarang sudah tepat dan mencerminkan pemerintah telah berpihak pada rakyat.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo  yang mendengarkan aspirasi rakyat. Keputusan ini menunjukkan bahwa beliau responsif terhadap kebutuhan masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan gas LPG 3 kg untuk keperluan sehari-hari,” ujar Pipin Sopian kepada wartawan, Selasa, 4 Februari 2025.


Pipin menekankan bahwa jika ada kebijakan perubahan dalam tata kelola distribusi gas LPG 3 kg, maka sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan persiapan dan sosialisasi yang memadai.

“Jangan sampai kebijakan yang baik justru menimbulkan keresahan di masyarakat karena kurangnya sosialisasi dan kesiapan di lapangan,” jelasnya.

Menurutnya, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah ketersediaan gas LPG 3 kg yang saat ini sulit ditemukan masyarakat.

PKS berharap pemerintah bersama pihak terkait terus mengawasi distribusi gas LPG 3 kg agar tidak terjadi lonjakan harga di tingkat pengecer serta memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran.

“Kelangkaan yang terjadi beberapa hari terakhir telah menimbulkan kepanikan. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah memastikan pasokan gas LPG 3 kg tetap lancar dan mudah diakses oleh masyarakat kecil,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya