Berita

Antrean warga menunggu LPG 3 Kg/Istimewa

Politik

Ada Dajjal di KMP dalam Hilangnya Nyawa Manusia Demi Dapatkan Gas Melon

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 12:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dianggap sebagai "Dajjal" dalam Kabinet Merah Putih (KMP) karena menghilangkan LPG 3 kilogram atau gas melon di tengah masyarakat hingga mengakibatkan hilangnya nyawa.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, merespons soal kegaduhan di masyarakat lantaran adanya aturan Bahlil yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg. 

Akibatnya, masyarakat harus mengantre panjang hingga ada yang meninggal dunia untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg.


"Dalam rekaman video yang ramai beredar di media sosial tersebut terlihat masyarakat mulai mengantre untuk membeli gas melon di pangkalan resmi hingga antrean terlihat mengular panjang. Tanda kiamat kecil dan munculnya Dajjal adalah hilangnya gas melon dan antrean panjang yang memakan korban nyawa," kata Hari kepada RMOL, Selasa, 4 Februari 2025.

Menurut Hari, kehadiran Dajjal dalam KMP yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa merupakan cara menunjukkan kekuasaannya tanpa memikirkan nilai kemanusiaan. 

Lanjut Hari, tujuan munculnya Dajjal dalam KMP adalah menghilangkan gas melon agar ada huru-hara dan pertumpahan darah.

"Bersiaplah dengan fitnah-fitnah yang mulai bermunculan dan inilah kiamat kecil yang dengan munculnya Dajjal dalam kabinet, dengan kekuasaannya rakyat dibiarkan antre demi gas melon dengan mempertaruhkan nyawa sampai harus mengalami sakaratul maut," pungkas Hari.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya