Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia/RMOL

Politik

Prabowo Harus Evaluasi Menteri ESDM

SELASA, 04 FEBRUARI 2025 | 10:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, harus dievaluasi Presiden Prabowo Subianto lantaran telah gagal mengatur regulasi berkaitan dengan gas LPG 3 kilogram.

"Kementerian ESDM, khususnya Menteri ESDM, harus dievaluasi akibat kegagalan ini," kata Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, kepada RMOL, Selasa, 4 Februari 2025.

Nailul menuturkan, pemerintah tidak boleh membiarkan peristiwa kelangkaan LPG 3 kg ini berlarut-larut akibat dari kebijakan melarang pengecer menjual LPG 3 kg.


Terlebih, dalam waktu dekat umat muslim bakal melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini akan menimbulkan kegaduhan.

"Pemerintah jangan sampai telat bertindak terlebih menjelang bulan Ramadan dan Lebaran, permintaan akan meningkat," katanya.

"Jika masih terjadi kelangkaan, masyarakat yang akan dirugikan," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM gagal dalam mengatur supply and demand produk migas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

"Kelangkaan gas LPG 3 kg merupakan kegagalan pemerintah untuk menyediakan barang sesuai permintaan dan distribusi barang," ujarnya.

Harusnya, lanjut Nailul, pemerintah menolong masyarakat kelas kecil dan menengah untuk membangkitkan roda ekonomi rumah tangga. Bukan malah membuat kebijakan yang tak berpihak pada rakyat kecil.

"Ketika ada swasta yang dapat membantu untuk mendistribusikan kepada masyarakat paling bawah, harusnya pemerintah merasa tertolong. Kecuali pemerintah sudah menyiapkan pangkalan di tiap desa/dusun," tutupnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya