Berita

Aksi pegawai honorer di depan Gedung DPR, Senayan, Senin, 3 Februari 2025 (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Aksi di Depan Gedung DPR, Seorang Pegawai Honorer Keguguran

SENIN, 03 FEBRUARI 2025 | 14:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seorang pegawai honorer yang ikut aksi menuntut kejelasan status kepegawaian di depan Gedung DPR, mengalami keguguran lantaran kelelahan setelah perjalanan panjang untuk mengikuti unjuk rasa tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Honorer Indonesia (AHI) Faisal Mahardika ketika diterima Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR terkait status pegawai honorer lembaga negara yang ikut P3K (R2) dan pegawai honorer yang belum P3K (R3) di ruang BAM DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 3 Februari 2025.

Faisal meminta DPR untuk dapat menyampaikan aspirasi ribuan pegawai honorer yang tidak jelas nasibnya.


“Tadi ada kejadian keguguran, perjalanan aksi di sini, ada saudara kita yang keguguran, tapi mereka tetap semangat untuk menyampaikan aspirasinya Jadi tolong,” kata Faisal dalam rapat.

Menurutnya, ribuan pegawai honorer ini meminta kejelasan dari pemerintah dan parlemen untuk segera meneken aturan tentang status R2 dan R3. 

“Adanya kejadian-kejadian seperti ini memang menginginkan kejelasan bapak bukan diterima saja aspirasinya, tanpa adanya eksekusi,” ucapnya.

Pihaknya meminta DPR untuk segera menetapkan hari kapan pegawai honorer akan bertemu langsung dengan pemerintah untuk membahas status kepegawaian honorer seluruh Indonesia itu.

“Jadi kami ingin ditetapkan  kapan bisa bertemu dengan pemerintah dan juga DPR yang berkaitan dengan ini, kami minta itu,” ujarnya.

“Kalau tidak ada itu kami pastikan aksi ini tidak akan pulang dan kami bisa sampai besok akan melakukan aksi kembali, karena kami tidak ada kejelasan jawaban dari pertemuan ini. Terima kasih pimpinan,” tutupnya.

Aksi yang dikawal ratusan aparat gabungan itu sempat menutup ruas jalan Gatot Subroto.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya