Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat memberikan keterangan kepada awak media di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 3 Februari 2025/RMOL

Bisnis

Ada Oknum Mainkan Harga, Alasan Bahlil Setop Jual LPG 3 Kg ke Pengecer

SENIN, 03 FEBRUARI 2025 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku punya alasan kuat untuk menghentikan distribusi LPG 3 kilogram (kg) ke pengecer mulai 1 Februari 2025.  

Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, keputusan itu diambil karena ditemukan praktik permainan harga oleh kelompok tertentu yang membeli LPG subsidi 3 kg dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi di pasaran.

"Mohon maaf, enggak bermaksud curiga. Tapi ada suatu kelompok orang beli LPG 3 kg dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk harganya naik, harganya dimainkan dalam menerbitkan. Ini kita buat regulasi," kata Bahlil dalam konferensi pers Kinerja Sektor ESDM, di Jakarta, Senin 3 Februari 2025.


Melalui kebijakan ini, masyarakat kini hanya bisa membeli LPG 3 kg di pangkalan atau agen resmi PT Pertamina. Bahlil menilai langkah tersebut dapat membuat pemerintah lebih mudah mengontrol harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Bahlil juga memastikan bahwa subsidi LPG tetap diberikan dan stok tetap tersedia. 

"Negara masih mensubsidi sekitar Rp12.000 per kg atau Rp36.000 per tabung. Tidak ada kelangkaan, hanya pola distribusinya yang berubah," jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah membuka peluang bagi pengecer yang memenuhi syarat untuk meningkatkan statusnya menjadi pangkalan resmi.

"Saya meminta kepada pengecer untuk beralih, agar pengecer yang memenuhi syarat bisa dinaikkan statusnya jadi pangkalan, supaya kita bisa mengontrol harga," paparnya.

Bahlil pun memastikan pemerintah akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menaikkan harga di luar ketentuan. 

“Saya enggak mau lagi (ada yang melanggar), banyak pemain, oknum-oknum yang memainkan harga. Kalau saya temukan seperti ini lagi saya cabut. Jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat,” pungkasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya