Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat memberikan keterangan kepada awak media di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 3 Februari 2025/RMOL

Bisnis

Ada Oknum Mainkan Harga, Alasan Bahlil Setop Jual LPG 3 Kg ke Pengecer

SENIN, 03 FEBRUARI 2025 | 13:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku punya alasan kuat untuk menghentikan distribusi LPG 3 kilogram (kg) ke pengecer mulai 1 Februari 2025.  

Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, keputusan itu diambil karena ditemukan praktik permainan harga oleh kelompok tertentu yang membeli LPG subsidi 3 kg dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi di pasaran.

"Mohon maaf, enggak bermaksud curiga. Tapi ada suatu kelompok orang beli LPG 3 kg dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk harganya naik, harganya dimainkan dalam menerbitkan. Ini kita buat regulasi," kata Bahlil dalam konferensi pers Kinerja Sektor ESDM, di Jakarta, Senin 3 Februari 2025.


Melalui kebijakan ini, masyarakat kini hanya bisa membeli LPG 3 kg di pangkalan atau agen resmi PT Pertamina. Bahlil menilai langkah tersebut dapat membuat pemerintah lebih mudah mengontrol harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Bahlil juga memastikan bahwa subsidi LPG tetap diberikan dan stok tetap tersedia. 

"Negara masih mensubsidi sekitar Rp12.000 per kg atau Rp36.000 per tabung. Tidak ada kelangkaan, hanya pola distribusinya yang berubah," jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah membuka peluang bagi pengecer yang memenuhi syarat untuk meningkatkan statusnya menjadi pangkalan resmi.

"Saya meminta kepada pengecer untuk beralih, agar pengecer yang memenuhi syarat bisa dinaikkan statusnya jadi pangkalan, supaya kita bisa mengontrol harga," paparnya.

Bahlil pun memastikan pemerintah akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menaikkan harga di luar ketentuan. 

“Saya enggak mau lagi (ada yang melanggar), banyak pemain, oknum-oknum yang memainkan harga. Kalau saya temukan seperti ini lagi saya cabut. Jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat,” pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya