Pakar dan Aktivis Kompak Soroti Cara Komunikasi Pemerintah dalam Polemik HGB Pagar Laut

Masalah pagar laut di Tangerang, Banten, masih menyisakan persoalan serius terkait komunikasi publik. Hal ini terlihat dalam tidak konsistennya pemerintah mengungkap dan meluruskan masalah satu persatu.

Di mana terjadi pemecatan sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada Kamis 30 Januari 2025.

Pakar komunikasi publik, Gunawan Raharjo menilai, ada beberapa pola komunikasi dan tendensi publik yang digiring sehingga tidak menarik perhatian publik pada masalah utama di Tangerang.

“Media sosial dan pemberitaan publik tidak konsisten, ditambah pihak pemerintah tidak tegas, sehingga membiarkan bola liar,” ujar Gunawan, dalam diskusi soal telusur HGU Pagar Laut Tangerang di Hotel The Akmani Jakarta, Sabtu 1 Februari 2025.

Akademisi Universitas Mercubuana itu menambahkan, kualitas komunikasi yang taktik banyak dikorbankan dalam mengatasi masalah yang terjadi. Menurut Gunawan, ketidakpastian di masyarakat akan memicu siklus kepercayaan publik dan pertumbuhan tren ekonomi bisa berdampak serius.

“Terlihat ragu-ragu sekalipun bisa dituntaskan, pemerintah harus ambil tindakan komunikasi yang tepat,” tegasnya.

Sejumlah mahasiswa dan aktivis pun menyerukan hal yang sama.

Seperti Singgih Pambagio dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa (MPM Untirta) yang melihat masyarakat dan mahasiswa di Banten sudah berkonsentrasi ke masalah yang terjadi di Tangerang.

Mahasiswa, ucap Singgih, berharap ada ketegasan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan sebagai koreksi.

“Presiden Prabowo harus-hati menempatkan pejabatnya dalam kementerian strategis, karena tidak menutup kemungkinan banyak aktor-aktor itu berkaitan dengan masalah di Tangerang,” tegasnya.