Berita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Ist

Presisi

Listyo Sigit Beri Warning Oknum Polri Pemain Barang Impor Ilegal

JUMAT, 31 JANUARI 2025 | 19:45 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri diminta ikut mengawasi peredaran barang impor ilegal.

Permintaan itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2025 di The Tribrata, Jakarta Selatan pada Jumat, 31 Januari 2025.

"Terkait dengan satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan oleh tata niaga impor, ini tolong untuk betul-betul bisa maksimal sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Silahkan Kortas Tipikor turun, KPK saya kira juga tentunya memiliki rencana terkait dengan masalah ini," kata Sigit.


Bahkan, bila ada indikasi orang dalam atau oknum yang terlibat, Sigit meminta jajaran tak ragu menindaknya.

Tujuannya untuk mencegah penyelundupan barang impor ke Tanah Air. 

"Kalau memang ada keterlibatan dari oknum, tolong tuntaskan, sehingga kemudian ini betul-betul bisa berhenti," tegasnya.

Khawatirnya bila peredaran barang impor ilegal tidak segera ditindak, akan berpengaruh dan mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri Tanah Air akan mati, lalu akan menimbulkan efek domino.

"Di satu sisi masyarakat betul untuk barang murah, namun di sisi lain kalau itu kita biarkan maka UMKM kita, industri kita akan mati," bebernya.

Seperti diketahui, tema Rapim hari ini 'Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita'.

Terdapat 396 peserta rapat yang terdiri dari PJU Mabes Polri 28 orang Perwira Tinggi (Pati), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 1 orang, Kapolda 36 orang, Pati Bintang 2 Struktural 17 orang, Pati Bintang 2 Fungsional 18 orang, Pati Bintang 1 Struktural 110 orang, Pati Bintang 3 Kementerian/Lembaga 12 orang, Pati Bintang 2 Kementerian/Lembaga 40 orang, Pati Bintang 1 Kementerian/Lembaga 134 orang.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya