Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Bisnis

Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen ke Negara BRICS jika Luncurkan Mata Uang Baru

JUMAT, 31 JANUARI 2025 | 17:06 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif sebesar 100 persen kepada negara anggota BRICS jika mereka memperkenalkan mata uang baru yang dapat menyaingi dominasi Dolar AS.

Pernyataan ini disampaikan Trump pada Kamis 30 Januari 2025 waktu setempat melalui platform media sosialnya, Truth Social.

"Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain yang dapat menggantikan Dolar AS. Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan menghadapi tarif 100 persen," ujar Trump, seperti dikutip DW pada Jumat 31 Januari 2025.


Dalam unggahannya, Trump juga menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan BRICS dapat menggantikan Dolar AS dalam perdagangan internasional.

""Tidak ada peluang bahwa BRICS akan menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional. Negara mana pun yang mencoba menggantikan dolar harus bersiap menghadapi tarif tinggi dan selamat tinggal pada akses ke pasar Amerika!" tambahnya.

Selain mengancam negara-negara BRICS, Trump juga mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan tarif 25 persen pada impor dari Kanada dan Meksiko mulai Sabtu. Meski demikian, ia masih mempertimbangkan apakah akan memasukkan minyak dari kedua negara tersebut dalam kebijakan tarif impornya.

Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada harga minyak yang dikenakan oleh kedua negara tersebut, tetapi juga pada upaya untuk menghentikan imigrasi ilegal dan penyelundupan bahan kimia yang digunakan dalam produksi fentanyl, yang telah menyebabkan puluhan ribu kematian akibat krisis opioid di AS.

Kelompok BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan kini telah berkembang dengan bergabungnya Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Iran, dan Indonesia, menjadikan jumlah anggotanya sebelas negara. Blok ini dibentuk pada 2009 sebagai tandingan terhadap dominasi ekonomi AS dan negara-negara Barat.

Wacana mengenai mata uang alternatif untuk menggantikan dolar AS dalam perdagangan global semakin menguat setelah serangkaian sanksi Barat terhadap Rusia akibat perang di Ukraina.

Namun, Dolar AS masih tetap menjadi mata uang cadangan utama dunia dengan ketergantungan tinggi dari banyak negara.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya