Berita

Presiden Prabowo Subianto saat menerima kunjungan pakar hukum/Ist

Bisnis

Investasi Berizin OJK Bermasalah, Ahli Hukum Bisnis Lapor Presiden Prabowo

JUMAT, 31 JANUARI 2025 | 12:48 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Iklim bisnis startup di Indonesia memasuki masa suram. Berturut-turut startup Indonesia berguguran, dari Investree, TaniHub, Tani Fund, hingga terakhir eFishery. 

Kerugian yang dialami oleh startup hingga mengakibatkan mereka gulung tikar atau terlibat skandal keuangan ini tidak hanya berdampak kerugian finansial bagi investor dan penurunan kepercayaan terhadap ekosistem startup di Indonesia, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ahli Hukum Bisnis, Frank Hutapea salah satu orang yang menaruh perhatian pada masalah itu. Dia mengkritisi sikap pasif dari OJK terkait permasalahan investasi di Indonesia. 


Sejak sebelum adanya UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kata Frank, OJK dapat menyidik dugaan-dugaan pidana dalam sektor keuangan sehingga kewenangan tersebut diperjelas dalam peraturan tersebut. 

"Namun selama ini terjadi adalah OJK seolah-olah membiarkan industri investasi kita berjalan auto pilot sehingga mengorbankan investor, termasuk investor retail," kata Frank kepada wartawan, Jumat 31 Januari 2025.

"Dengan kewenangan besar yang dimiliki OJK tersebut terbukti tidak mampu mencegah adanya potensi fraud di bidang investasi," imbuhnya.

Prihatin dengan situasi itu, Frank secara resmi menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Laporan itu terkait produk-produk berizin OJK yang macet dan dicabut izinnya tetapi sampai sekarang belum ada pengembalian investor ritel sama sekali seperti Investree, TaniHub, TaniFund dan lainnya.

Menurutnya, terlihat OJK sangat lambat dalam menangani keluhan masyarakat terkait investasi. 

“Padahal, apabila OJK tidak memiliki kapasitas atau keterbatasan dalam menyidik sebuah kasus, maka OJK dapat membuat laporan di Bareskrim Polri," tuturnya.

Dia pun berharap dengan laporan pada Presiden Prabowo Subianto, akan ada perbaikan pada kinerja pengawasan OJK demi menyehatkan iklim investasi.

“Kami berharap segera ada perbaikan dalam pengawasan investasi oleh OJK sehingga kasus serupa tidak akan terjadi di masa depan dan kepentingan investor dapat terakomodasi,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya