Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman/Ist

Politik

Alex Indra Yakin Teknik “Sawah Bapokok Murah” Bantu Wujudkan Swasembada Pangan

KAMIS, 30 JANUARI 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Teknik pertanian “Sawah Bapokok Murah” atau bertanam padi dengan modal murah efektif menghemat biaya yang harus dikeluarkan petani hingga 50 persen dibanding sistem konvensional.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman saat berdialog dengan Kelompok Tani Bukik Baeh, Kampung Rumah Gadang, Nagari Sungai Gayo Lumpo, Kecamatan V Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Diyakini Alex Indra, rendahnya biaya dalam proses produksi, tentunya akan lebih menjanjikan pendapatan yang lebih besar.


"Terlebih, hasil panen juga meningkat dengan teknik 'sawah bapokok murah' ini," kata Alex, Kamis 30 Januari 2025.

Disampaikan Alex, metode “sawah bapokok murah” ini harus jadi program prioritas Kementerian Pertanian, karena menciptakan intensifikasi lahan dalam kerangka terwujudnya swasembada pangan yang jadi skala prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dari temuan di lapangan itu, sambungnya, juga terungkap terjadinya peningkatan produksi sebesar 50 persen dari biasanya yang hanya 4 hingga 5 ton per hektar.

“Dengan teknik ini, produksi bisa mencapai angka 7 hingga 8 ton per hektare,” tambah Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.

Adapun teknik "sawah bapokok murah" ini juga telah dikenalkan Alex Indra Lukman saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Menteri Pertanian dan jajaran tanggal 6 Desember 2024.

Asta Cita Presiden Prabowo yang didukung dengan pola "sawah bapokok murah" ini yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya