Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi/Ist

Politik

Kader PAN Ragukan Keterangan Polisi Malaysia soal Penembakan WNI

RABU, 29 JANUARI 2025 | 07:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kecaman keras mengalir buntut insiden penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat 24 Januari 2025. 

“Penggunaan kekuatan yang berlebihan seperti ini jelas melanggar hak asasi manusia. Semestinya tindakan seperti ini tidak perlu terjadi dan bisa dilakukan pendekatan yang lebih beradab tanpa harus menghilangkan nyawa seseorang," kata Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi dalam keterangan tertulisnya, Rabu 29 Januari 2025.

Okta juga mempertanyakan keterangan dari Kepala Kepolisian Selangor Malaysia yang menyatakan bahwa para WNI tersebut menyerang lebih dulu. 


“Jika klaim bahwa WNI menabrak kapal hingga empat kali dan membawa parang itu benar, maka ini perlu dibuktikan melalui investigasi yang transparan dan menyeluruh. Fakta sebenarnya harus diungkap,” kata Okta.  

Lebih lanjut, Okta mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden ini. 

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan adanya penyelidikan yang mendalam dan transparan.  Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen untuk melindungi hak-hak WNI di luar negeri.

“Kami mendukung penuh Kemlu dan KBRI untuk memastikan penyelidikan berjalan adil dan transparan. Langkah ini menjadi bagian untuk memastikan keadilan bagi para korban. Pemerintah Indonesia juga harus terlibat langsung agar tidak ada fakta yang disembunyikan,” kata Okta

Selain itu, Okta mengimbau kepada seluruh WNI yang berencana bekerja di luar negeri untuk menggunakan jalur resmi atau prosedural. Menurutnya, jalur resmi dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia.  

“Kami memahami bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran, namun menggunakan jalur resmi adalah langkah terbaik untuk meminimalkan risiko yang dapat membahayakan keselamatan mereka,” pungkas Okta.  

Penembakan tersebut mengakibatkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.



Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya