Pemerintah Harus Jamin Hak Dasar Pekerja Migran Indonesia

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, memberikan tanggapan atas insiden penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). 

Ia menilai pemerintah Indonesia harus memastikan perlindungan hak dasar para PMI, sekalipun mereka diduga melanggar hukum.

“Kalaupun orang kita terlibat kesalahan, kita harus tetap melindungi hak dasar mereka. Kita juga harus menjamin kebutuhan dasar mereka," katanya seperti dikutip redaksi, Selasa 28 Januari 2025.

Ia juga mengingatkan bahwa isu seperti ini berpotensi berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar jika tidak dikelola dengan baik. Sehingga merugikan semua pihak, baik hubungan bilateral Indonesia-Malaysia maupun citra pekerja migran kita di luar negeri.

Menurut Teuku, pemerintah harus segera mengambil langkah diplomasi yang tegas namun tetap menjaga hubungan baik dengan Malaysia. 

Ia menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kuala Lumpur baru-baru ini merupakan momentum penting untuk menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut.

“Ini demi memastikan tidak ada peristiwa serupa terjadi terhadap PMI kita," jelasnya.

Kejadian penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 dini hari di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden berawal dari patroli petugas APMM yang mendapati kapal yang membawa lima PMI berstatus tidak berdokumen melintas di wilayah tersebut. 

Akibat penembakan, satu orang PMI meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga PMI lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit di Selangor, Malaysia.