Berita

Sekjen Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Fahri Lubis (tengah)/Ist

Politik

UUD 2002 Sumber Masalah Terjadinya Penjajahan Bangsa

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 14:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perjuangan mengembalikan UUD 1945 naskah asli harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Pasalnya hanya dengan kembali ke UUD 1945 asli, Indonesia bisa terlepas dari penjajahan.

Hal itu disampaikan Sekjen Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Fahri Lubis saat menyoroti berbagai permasalahan bangsa dengan maraknya krisis multidimensi akibat penjajahan

“Rakyat pejuang bela negara sudah saatnya kita bersatu berjuang untuk mengusir para penjajah di negeri ini, caranya kita perjuangkan kembalinya UUD 1945 Asli dan Pancasila kepangkuan ibu pertiwi,” kata Fahri kepada RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.


Menurut dia, cara yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang ingin kembali konstitusi asli membentuk wadah perjuangan dan kemudian menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR.

Atas dasar itu, Fahri bersama para tokoh lainnya membentuk PPBN sebagai wadah pejuang kembali ke UUD 1945. Wadah ini diketuai Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan serta didukung oleh banyak purnawirawan, ulama, akademisi dan aktivis.
 
“Kapan audiensi (ke presiden) dilaksanakan dalam tempo yang sesingkatnya. Kita laksanakan sesuai kesiapan kita dari 38 provinsi yang sepakat menjadi patriot-patriot Pejuang Bela Negara sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (1), mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,” jelasnya.

Lanjut dia, sejak UUD 1945 dirubah menjadi UUD 2002, NKRI sudah berubah dari haluannya. Maka saat ini menjadi momentum yang tepat untuk dikembalikan lagi ke landasan yang dibangun para pendiri bangsa.

“Kita berjuang secara konstitusional, 23 tahun sudah State Coorporate Crime terjadi sejak Pasca Reformasi 1998 dengan digantinya UUD 1945 Asli dengan UUD 2002, ini sumber segala sumber masalah terjadinya penjajahan terhadap rakyat, bangsa Indonesia,” tandasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya