Berita

Sekjen Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Fahri Lubis (tengah)/Ist

Politik

UUD 2002 Sumber Masalah Terjadinya Penjajahan Bangsa

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 14:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perjuangan mengembalikan UUD 1945 naskah asli harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Pasalnya hanya dengan kembali ke UUD 1945 asli, Indonesia bisa terlepas dari penjajahan.

Hal itu disampaikan Sekjen Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Fahri Lubis saat menyoroti berbagai permasalahan bangsa dengan maraknya krisis multidimensi akibat penjajahan

“Rakyat pejuang bela negara sudah saatnya kita bersatu berjuang untuk mengusir para penjajah di negeri ini, caranya kita perjuangkan kembalinya UUD 1945 Asli dan Pancasila kepangkuan ibu pertiwi,” kata Fahri kepada RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.


Menurut dia, cara yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang ingin kembali konstitusi asli membentuk wadah perjuangan dan kemudian menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR.

Atas dasar itu, Fahri bersama para tokoh lainnya membentuk PPBN sebagai wadah pejuang kembali ke UUD 1945. Wadah ini diketuai Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan serta didukung oleh banyak purnawirawan, ulama, akademisi dan aktivis.
 
“Kapan audiensi (ke presiden) dilaksanakan dalam tempo yang sesingkatnya. Kita laksanakan sesuai kesiapan kita dari 38 provinsi yang sepakat menjadi patriot-patriot Pejuang Bela Negara sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (1), mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,” jelasnya.

Lanjut dia, sejak UUD 1945 dirubah menjadi UUD 2002, NKRI sudah berubah dari haluannya. Maka saat ini menjadi momentum yang tepat untuk dikembalikan lagi ke landasan yang dibangun para pendiri bangsa.

“Kita berjuang secara konstitusional, 23 tahun sudah State Coorporate Crime terjadi sejak Pasca Reformasi 1998 dengan digantinya UUD 1945 Asli dengan UUD 2002, ini sumber segala sumber masalah terjadinya penjajahan terhadap rakyat, bangsa Indonesia,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya