Berita

Sekjen Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Fahri Lubis (tengah)/Ist

Politik

UUD 2002 Sumber Masalah Terjadinya Penjajahan Bangsa

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 14:47 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perjuangan mengembalikan UUD 1945 naskah asli harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Pasalnya hanya dengan kembali ke UUD 1945 asli, Indonesia bisa terlepas dari penjajahan.

Hal itu disampaikan Sekjen Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Fahri Lubis saat menyoroti berbagai permasalahan bangsa dengan maraknya krisis multidimensi akibat penjajahan

“Rakyat pejuang bela negara sudah saatnya kita bersatu berjuang untuk mengusir para penjajah di negeri ini, caranya kita perjuangkan kembalinya UUD 1945 Asli dan Pancasila kepangkuan ibu pertiwi,” kata Fahri kepada RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.


Menurut dia, cara yang bisa dilakukan bagi masyarakat yang ingin kembali konstitusi asli membentuk wadah perjuangan dan kemudian menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR.

Atas dasar itu, Fahri bersama para tokoh lainnya membentuk PPBN sebagai wadah pejuang kembali ke UUD 1945. Wadah ini diketuai Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan serta didukung oleh banyak purnawirawan, ulama, akademisi dan aktivis.
 
“Kapan audiensi (ke presiden) dilaksanakan dalam tempo yang sesingkatnya. Kita laksanakan sesuai kesiapan kita dari 38 provinsi yang sepakat menjadi patriot-patriot Pejuang Bela Negara sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (1), mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,” jelasnya.

Lanjut dia, sejak UUD 1945 dirubah menjadi UUD 2002, NKRI sudah berubah dari haluannya. Maka saat ini menjadi momentum yang tepat untuk dikembalikan lagi ke landasan yang dibangun para pendiri bangsa.

“Kita berjuang secara konstitusional, 23 tahun sudah State Coorporate Crime terjadi sejak Pasca Reformasi 1998 dengan digantinya UUD 1945 Asli dengan UUD 2002, ini sumber segala sumber masalah terjadinya penjajahan terhadap rakyat, bangsa Indonesia,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya