Masih Banyak PR, Prabowo Diminta Benahi Penegakan Hukum di Indonesia

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diisi oleh tokoh-tokoh agama, mantan rektor dan tokoh cendikiawan lainnya berkumpul untuk merespons 100 hari kinerja Presiden Prabowo Subianto yang dibalut dalam diskusi bertema Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025.

Para Tokoh GNB yang hadir diantaranya Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholis Madjid, Karlina Supelli, Gomar Gultom, Romo Setyo Wibowo Alissa Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan pimpinan KPK Laode M Syarif,Pdt Jacky Manuputty, Prof Ery Seda, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Prof Komaruddin Hidayat.

Cendekiawan muslim sekaligus dosen Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Prof. Komaruddin Hidayat dalam paparannya menantikan langkah konkret Prabowo di sektor penegakan hukum.

Sebab, Komaruddin tidak menampik adanya beberapa persoalan bangsa yang terjadi karena lemahnya sektor penegakan hukum.

"Banyak sekali PR (Pekerjaan Rumah-red) yang harus diselesaikan, terutama soal penegakan hukum, nepotisme, banyak diwariskan dari pemerintah sebelumnya. Presiden Prabowo harus siap menerimanya," kata Prof Komarudin di Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No.8 Pegangsaan, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Januari 2025.

Lanjut dia, bila sektor penegakan hukum tidak bisa diperbaiki maka rakyat akan merespons dengan cepat.

"Oleh karena itu, kalau kesempatan ini (penegakan hukum) dilewatkan dan tidak ada progres sementara rakyat memantau lama-lama harapan rakyat akan turun," ungkapnya.

Itu sebabnya, Komaruddin secara pribadi mendukung slogan Prabowo yang bertekad memberantas korupsi sampai ke akar.

"Kami mendukung pernyataan beliau (Prabowo) untuk berantas korupsi penegakan hukum dan menempatkan pembantu berdasarkan meritokrasi itu pendapat saya," tandasnya.

Meritokrasi sendiri merupakan sistem yang mengutamakan kompetensi dan kinerja untuk mencapai posisi atau jabatan tertentu.