Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Hindari PMK, Sebaiknya Indonesia Tidak Impor Daging dari India dan Brasil

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 13:26 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Imbas merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada peternakan sapi di sejumlah daerah di Indonesia, pemerintah mengambil ancang untuk mendatangkan ribuan daging dari luar negeri.

Hal itu guna mempersiapkan kebutuhan daging dalam negeri jelang momen Ramadan dan Idulfitri 2025. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sudah melakukan langkah-langkah teknis hingga penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang pangan.

Rencana impor itu dilakukan dalam jumlah besar baik sapi bakalan maupun beku. India dan Brasil menjadi negara-negara yang disebut asal daging itu didatangkan. Padahal kedua negara itu berdasarkan Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE sebagai negara yang tidak bebas PMK.


Simalakama ini terus terjadi di tengah belum beresnya wabah PMK yang menyerang peternakan di Indonesia. Banyak yang peternak mengalami kerugian ekonomi akibat wabah tersebut.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM) Prof. drh. R. Wasito jauh-jauh hari sudah mengingatkan mengenai bahayanya wabah ini. Penanganan intensif harus segera dilakukan, namun bukan melalui vaksinasi seperti yang saat ini dilakukan pemerintah.

“Itu yang kebanyakan kita salah kaprah. Kita sebetulnya boleh saja membuat sesuatu yang kira-kira supaya masyarakat tidak resah, itu harus ya. Tapi kan kita harus memberikan sesuatu ulasan bagaimana yang harusnya terjadi, yang pernah terjadi, lalu gimana kita mengatasinya, kan begitu. Jadi ada pembelajaran jangan malah ditutup-tutupi,” ujar Prof. Wasito kepada RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.

Ia mengkritik keras upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya membendung wabah PMK. Menurutnya, vaksinasi itu seharusnya dilakukan untuk hewan yang sehat.

“Antibodi yang dibentuk dari hasil vaksinasi di dalam tubuh sapi atau hewan yang lain pada kasus PMK atau kasus yang lain, antibodi itu tidak dapat menembus pori-pori yang ada pada pembuluh darah. Sehingga kalau hewan itu tidak sakit, vaksin itu tidak ada gunanya karena tidak bisa masuk ke pori-pori, karena PMK itu ada di dalam sel, di dalam sitoplasma,” jelasnya.

Pakar kesehatan hewan lulusan Amerika Serikat (AS) ini membeberkan bahwa vaksinasi harus dilakukan secara rutin, paling tidak setiap tahun. Kemudian juga harus disesuaikan dengan tipe PMK yang mewabah di lapangan.

“Yang banyak (virus PMK) itu sterotipe O atau A, tapi kita nggak tahu. Katanya kita datangkan sapi dari Brasil, India. Seharusnya kalau datangkan sapi itu dari negara yang bebas PMK. Misalnya Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Selandia Baru,” jelasnya lagi.
 
Prof. Wasito mengingatkan bahwa virus itu bisa bertahan di sapi hidup maupun yang sudah mati. Ia mengkhawatirkan jika impor dari India dan Brasil itu dilakukan justru semakin menyebabkan wabah PMK di dalam negeri tidak tertangani.

“Kan ada yang disebut infeksi persisten, maka sapi yang terinfeksi virus PMK, kemudian divaksin, sapi akan mengeluarkan virus PMK. Jika itu menular pada sapi lain, maka sapi lain langsung tertular dan langsung menjadi persisten,” pungkasnya.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Wall Street Menguat Ditopang Kebangkitan Saham Teknologi

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:11

Pemerintah Pastikan Beras Nasional Pasok Kebutuhan Jamaah Haji 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 08:07

KPK Akan Panggil Lasarus dan Belasan Anggota Komisi V DPR Terkait Kasus Suap DJKA

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:49

Harga Emas Dunia Melejit, Investor Antisipasi Kebijakan The Fed 2026

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:36

Menhaj Luncurkan Program Beras Haji Nusantara

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:18

Raja Charles Siap Dukung Penyelidikan Polisi soal Hubungan Andrew dan Epstein

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:15

Prabowo Paham Cara Menangani Kritik

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:09

Saham UniCredit Melejit, Bursa Eropa Rebound ke Level Tertinggi

Selasa, 10 Februari 2026 | 07:00

Suara Sumbang Ormas

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:57

Dirut BPR Bank Salatiga Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

Selasa, 10 Februari 2026 | 06:40

Selengkapnya