Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Hindari PMK, Sebaiknya Indonesia Tidak Impor Daging dari India dan Brasil

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 13:26 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Imbas merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada peternakan sapi di sejumlah daerah di Indonesia, pemerintah mengambil ancang untuk mendatangkan ribuan daging dari luar negeri.

Hal itu guna mempersiapkan kebutuhan daging dalam negeri jelang momen Ramadan dan Idulfitri 2025. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sudah melakukan langkah-langkah teknis hingga penugasan kepada BUMN yang bergerak di bidang pangan.

Rencana impor itu dilakukan dalam jumlah besar baik sapi bakalan maupun beku. India dan Brasil menjadi negara-negara yang disebut asal daging itu didatangkan. Padahal kedua negara itu berdasarkan Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIE sebagai negara yang tidak bebas PMK.


Simalakama ini terus terjadi di tengah belum beresnya wabah PMK yang menyerang peternakan di Indonesia. Banyak yang peternak mengalami kerugian ekonomi akibat wabah tersebut.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (FKH UGM) Prof. drh. R. Wasito jauh-jauh hari sudah mengingatkan mengenai bahayanya wabah ini. Penanganan intensif harus segera dilakukan, namun bukan melalui vaksinasi seperti yang saat ini dilakukan pemerintah.

“Itu yang kebanyakan kita salah kaprah. Kita sebetulnya boleh saja membuat sesuatu yang kira-kira supaya masyarakat tidak resah, itu harus ya. Tapi kan kita harus memberikan sesuatu ulasan bagaimana yang harusnya terjadi, yang pernah terjadi, lalu gimana kita mengatasinya, kan begitu. Jadi ada pembelajaran jangan malah ditutup-tutupi,” ujar Prof. Wasito kepada RMOL, Selasa, 28 Januari 2025.

Ia mengkritik keras upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya membendung wabah PMK. Menurutnya, vaksinasi itu seharusnya dilakukan untuk hewan yang sehat.

“Antibodi yang dibentuk dari hasil vaksinasi di dalam tubuh sapi atau hewan yang lain pada kasus PMK atau kasus yang lain, antibodi itu tidak dapat menembus pori-pori yang ada pada pembuluh darah. Sehingga kalau hewan itu tidak sakit, vaksin itu tidak ada gunanya karena tidak bisa masuk ke pori-pori, karena PMK itu ada di dalam sel, di dalam sitoplasma,” jelasnya.

Pakar kesehatan hewan lulusan Amerika Serikat (AS) ini membeberkan bahwa vaksinasi harus dilakukan secara rutin, paling tidak setiap tahun. Kemudian juga harus disesuaikan dengan tipe PMK yang mewabah di lapangan.

“Yang banyak (virus PMK) itu sterotipe O atau A, tapi kita nggak tahu. Katanya kita datangkan sapi dari Brasil, India. Seharusnya kalau datangkan sapi itu dari negara yang bebas PMK. Misalnya Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Selandia Baru,” jelasnya lagi.
 
Prof. Wasito mengingatkan bahwa virus itu bisa bertahan di sapi hidup maupun yang sudah mati. Ia mengkhawatirkan jika impor dari India dan Brasil itu dilakukan justru semakin menyebabkan wabah PMK di dalam negeri tidak tertangani.

“Kan ada yang disebut infeksi persisten, maka sapi yang terinfeksi virus PMK, kemudian divaksin, sapi akan mengeluarkan virus PMK. Jika itu menular pada sapi lain, maka sapi lain langsung tertular dan langsung menjadi persisten,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya