Berita

Presiden RI Prabowo Subianto/Ist

Politik

Baru 100 Hari, Terlalu Dini Bahas Reshuffle Kabinet Prabowo

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki 100 hari kerja dengan sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak positif pada masyarakat. 

Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA, menilai kepemimpinan Prabowo ditandai dengan ketegasan dan kebijakan pro rakyat yang memberikan dampak nyata.

Beberapa program unggulan yang menjadi sorotan publik antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi perjalanan dinas pemerintah hingga penghematan Rp20 triliun, serta kenaikan gaji guru.


"Kebijakan ini secara langsung meningkatkan kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo," ujar Anas kepada RMOL, Selasa 28 Januari 2025.

Namun demikian, Anas mengakui bahwa beberapa menteri di Kabinet Merah Putih sempat memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Namun ia menilai masih terlalu dini untuk membicarakan reshuffle kabinet. 

"Evaluasi kinerja menteri dalam 100 hari belum cukup relevan, kecuali ada insiden hukum atau bencana alam yang memengaruhi kerja kabinet," kata Anas.

Lebih lanjut, Anas mengapresiasi gaya kepemimpinan Prabowo yang memberikan kepercayaan penuh kepada para menterinya untuk bekerja secara optimal demi kepentingan bangsa. 

Ia yakin indikator kinerja yang digunakan presiden akan menjadi acuan untuk menilai dan mengevaluasi para pembantunya.

"Saya melihat gaya kepemimpinan Prabowo memberi kepercayaan para menteri berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara," pungkasnya.

Tahap 100 hari kerja Presiden Prabowo dinilai sebagai awal yang cukup positif, meski tantangan besar masih membayangi pemerintahan lima tahun mendatang.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya