Berita

Pegiat media sosial dr Tifauzia Tyassumah/Ist

Nusantara

Wacana Serangga Jadi Menu MBG, Dokter Tifa: Apakah Indonesia Semiskin Itu?

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 08:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Usulan serangga menjadi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu polemik publik.

Pegiat media sosial yang juga seorang dokter, dr Tifauzia Tyassumah atau Dokter Tifa mempertanyakan apakah Indonesia sudah benar-benar miskin sehingga anak-anak sekolah harus diberikan menu serangga.

"Apakah semiskin itu negara Indonesia, sampai anak-anak sekolah mau diberi makan serangga?" kata Dokter Tifa melalui akun X yang dikutip Selasa 28 Januari 2025.


Dokter Tifa mengatakan, diperlukan riset hingga analisis dari segala sudut pandang jika ingin menetapkan serangga sebagai menu Program MBG.

"Ketika mau memasukkan unsur makanan yang agak disgusting (menjijikan), seperti serangga gitu, ya kita mesti harus hati-hati sekali untuk mencoba mengulas, untuk observe, untuk investigate, melakukan analisis serta sintesis dari segala sudut pandang," kata Dokter Tifa.

"Dan mestinya itu dilakukan oleh pemangku kebijakan," sambungnya.

Dokter Tifa mewanti-wanti agar pemerintah tidak membuat isu yang belum dilandasi kajian, terlebih soal makanan.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang serangga jadi menu MBG.

Sebab, menurut Dadan, sumber protein di setiap daerah tak harus sama. Sehingga menu MBG bisa bervariasi tergantung sumber daya lokal yang ada.

"Di satu daerah banyak telur, lainya ayam atau ikan. Variasinya berbasis sumber daya lokal. Dan mungkin aja ada satu daerah suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian dari protein," kata Dadan.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," imbuhnya.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya