Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay/Ist
DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan duka cita mendalam atas insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat 24 Januari 2024.
Salah satu korban dilaporkan meninggal dunia, sementara satu lainnya dalam kondisi kritis dan tiga lainnya dirawat di rumah sakit. Kasus ini menambah panjang daftar masalah yang dihadapi PMI di Malaysia.
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengecam keras tindakan berlebihan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap PMI tersebut.
Saleh menilai, meski ada dugaan PMI berusaha memasuki Malaysia secara ilegal, penembakan tersebut jelas melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
"Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan," kata Saleh dalam keterangannya, Selasa 28 Januari 2025.
Saleh mendesak pemerintah Indonesia untuk memantau secara cermat perkembangan kasus ini dan meminta pihak Malaysia membuka seluruh proses investigasi secara transparan dan adil.
“Jangan ada hal-hal yang ditutupi. Semuanya harus dibuka secara transparan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan,” tegas mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.
Pasalnya, Saleh mendengar kabar bahwa APMM belum memberikan akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk korban.
Menurutnya, larangan bagi pihak Indonesia untuk mengunjungi para korban yang masih dirawat di rumah sakit tidak boleh terjadi.
“Tidak ada alasan yang jelas terkait hal ini, dan kita khawatir ada upaya untuk menutupi fakta-fakta yang ada," kata Saleh.
Saleh menegaskan bahwa seluruh anggota DPR dari fraksi PAN terus mengawasi penanganan kasus ini.
Bahkan, jika diperlukan, PAN siap mengirimkan perwakilannya ke Malaysia untuk memastikan keadilan kasus tersebut.
“Pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” kata Saleh.
Selain itu, Saleh juga berharap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dapat segera mengambil tindakan tegas.
Ia menegaskan bahwa dengan kelembagaan yang baru saja dinaikkan, KP2MI kini memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan kasus ini dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan atase kepolisian Indonesia di Malaysia.
"KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN ini.
Lebih jauh, sembari menunggu penyelesaian kasus ini, Saleh juga meminta agar pemerintah memberikan perhatian kepada keluarga korban, yang diharapkan dapat segera ditemukan dan diberi bantuan yang diperlukan.
"PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya. Karena itu, jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun," demikian Saleh.
