Berita

Direktur Citra Institut, Yusak Farhan/Ist

Politik

Menyoal Pagar Laut

Warisan Buruk Jokowi Bikin Negara Lemah Hadapi Oligarki

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 16:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Fenomena pagar laut pesisir Tangerang merupakan warisan buruk pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Direktur Citra Institut, Yusak Farhan kepada RMOL, Senin, 27 Januari 2025. 

"Suka atau tidak, pagar laut memang menjadi warisan buruk era Jokowi," ucap Yusak.


Menurutnya, isu pagar laut Tangerang bentuk negara tidak berdaya menghadapi oligarki. 

"Negara tidak berdaya menghadapi oligarki yang ingin mengambil dan menguasai sebagian wilayah NKRI dengan cara culas dan curang bahkan merugikan hak-hak masyarakat lokal," jelasnya. 

Ia pun menyatakan kuatnya relasi politik dan bisnis yang ada terkait isu pagar laut tersebut. 

"Kasus pagar laut jelas ada korelasinya antara bisnis dan politik. Kepentingan oligarki itu motifnya memang ekonomi dan bisnis. Maka agar bisnisnya lancar, mereka masuk dan berkongsi dengan pemegang kekuasaan," tegasnya. 

Yusak pun berpandangan gaya komunikasi dan langkah tegas Presiden Prabowo dalam mengatasi isu pagar laut Tangerang terus dinantikan publik. 
 
"Meskipun belum memberikan statement langsung, namun anak buah Pak prabowo (para menteri terkait) sudah menunjukkan komitmennya untuk membongkar pagar laut dan mengusut kasus tersebut," ungkap dia. 

Penanganan pagar laut Tangerang sempat terjadi kisruh ketika TNI AL melakukan pembongkaran dengan mengerahkan personelnya bersama para nelayan, Sabtu, 18 Januari 2025. 

"Tidak mungkin para menteri bertindak tanpa arahan Presiden. Jadi justru kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah berupaya menegakkan kedaulatan nasional dengan melawan kepentingan oligarki," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya