Berita

Bank Indonesia/RMOL

Politik

Kasus Korupsi Dana CSR BI Bentuk Kebobrokan Rezim Jokowi

SENIN, 27 JANUARI 2025 | 16:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dianggap sebagai bobroknya pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, jika benar dana CSR BI disalahgunakan, maka sangat kuat dugaan terjadi persekongkolan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal itu dilakukan untuk menutupi segala kemungkinan terkuaknya kebocoran keuangan negara melalui dana CSR BI.


"Ini tentu abuse of power yang benar-benar nyata jika ternyata benar bahwa terdapat dana CSR BI yang disalahgunakan, hal tersebut adalah persekongkolan luar biasa di mana eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak berdaya dengan adanya dugaan bagi-bagi kue dana CSR BI," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 27 Januari 2025.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, Presiden Prabowo Subianto harus menjadi pencuci piring yang harus menanggung semuanya meskipun tidak pernah menikmatinya.

"Hal tersebut sebagai salah satu bentuk kelemahan dan bobroknya pemerintahan Jokowi selama 10 tahun," tutur Saiful.

Bukan hanya memalukan, lanjut dia, hal tersebut juga semakin membuka tabir kepalsuan dari pemerintahan Jokowi. 

Menurutnya, rezim Jokowi selama ini dianggap berhasil dalam mengelola negara, tetapi justru makin hari makin terkuak bobrok yang sebenarnya. Di antaranya dengan terungkapnya kasus pagar laut hingga dugaan korupsi dana CSR BI.

"Publik tidak lagi trust dengan berbagai macam kasus pada era pemerintahan Jokowi yang terjadi dan mulai terungkap saat ini," pungkas Saiful.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya