Berita

.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Ist

Hukum

KPK Dituntut Ungkap Nama-nama Politikus Senayan Penerima Dana PSBI

MINGGU, 26 JANUARI 2025 | 11:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut mengungkap nama-nama yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana program sosial Bank Indonesia (PSBI).

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, DPR harus dibersihkan namanya dari pelaku korupsi. 

Untuk itu KPK harus mengumumkan ke publik siapa saja politikus Senayan yang diduga menelan dana PSBI tersebut.


“Nama-nama yang terlibat harus segera diketahui agar publik juga turut serta mengetahuinya,” kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu 26 Januari 2025.

Menurutnya, KPK harus mampu mengembalikan citra baiknya yang selama ini kurang dipercaya publik, dengan mengusut tuntas kasus besar yang ditanganinya saat ini.

“Bagaimanapun pemberantasan korupsi menalami titik terlemah di era Firli Bahuri memimpin KPK, dengan komisioner baru, seharusnya ada gerakan reformis di KPK,” tutup Dedi.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan ada program sosial Bank Indonesia (PSBI) mencapai triliunan rupiah yang disalurkan ke Komisi XI DPR.

Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana PSBI.

"Triliunan lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah," kata Asep seperti dikutip RMOL, Rabu 22 Januari 2025.

Asep mengatakan, KPK bakal mendalami pengakuan salah satu anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori yang mengungkapkan bahwa seluruh rekan kerjanya di Komisi XI menerima dana PSBI yang ditampung dalam yayasan.

"Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota Komisi XI terima CSR itu," terang Asep.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, 2 orang yang disebut Deputi Penindakan KPK itu diduga sebagai calon tersangka dalam perkara ini. Mereka merupakan anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem berinisial HG dan S.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya