Berita

.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Ist

Hukum

KPK Dituntut Ungkap Nama-nama Politikus Senayan Penerima Dana PSBI

MINGGU, 26 JANUARI 2025 | 11:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut mengungkap nama-nama yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana program sosial Bank Indonesia (PSBI).

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, DPR harus dibersihkan namanya dari pelaku korupsi. 

Untuk itu KPK harus mengumumkan ke publik siapa saja politikus Senayan yang diduga menelan dana PSBI tersebut.


“Nama-nama yang terlibat harus segera diketahui agar publik juga turut serta mengetahuinya,” kata Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Minggu 26 Januari 2025.

Menurutnya, KPK harus mampu mengembalikan citra baiknya yang selama ini kurang dipercaya publik, dengan mengusut tuntas kasus besar yang ditanganinya saat ini.

“Bagaimanapun pemberantasan korupsi menalami titik terlemah di era Firli Bahuri memimpin KPK, dengan komisioner baru, seharusnya ada gerakan reformis di KPK,” tutup Dedi.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan ada program sosial Bank Indonesia (PSBI) mencapai triliunan rupiah yang disalurkan ke Komisi XI DPR.

Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana PSBI.

"Triliunan lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah," kata Asep seperti dikutip RMOL, Rabu 22 Januari 2025.

Asep mengatakan, KPK bakal mendalami pengakuan salah satu anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori yang mengungkapkan bahwa seluruh rekan kerjanya di Komisi XI menerima dana PSBI yang ditampung dalam yayasan.

"Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota Komisi XI terima CSR itu," terang Asep.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, 2 orang yang disebut Deputi Penindakan KPK itu diduga sebagai calon tersangka dalam perkara ini. Mereka merupakan anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem berinisial HG dan S.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya