Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada Dioper ke DPRD jadi Catatan Negatif 100 Hari Presiden Prabowo

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 16:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemunculan isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) dioper ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi isu yang membuat negatif kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang dipaparkan melalui keterangan tertulis, pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Denny JA menjelaskan, riset yang dilakukannya menggunakan metode identifikasi 9 program positif yang paling mengemuka di publik, dan 3 program yang dinilai negatif oleh kebanyakan publik yang dijadikan responden.


Menurutnya, dengan metode itu dapat terlihat penilaian kinerja Prabowo bukan sekadar angka, tetapi juga substansinya, yaitu dampak kebijakan terhadap masyarakat, relevansi program dengan tantangan utama bangsa, serta bagaimana masyarakat meresponsnya melalui sentimen publik dan analisis mendalam.

Dari hasil itu, teridentifikasi penyebab utama dari munculnya sentimen negatif kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan yang dipimpinnya.

"Wacana pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk. Ini salah satu temuan riset LSI Denny JA menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Denny JA

Dia menegaskan, 100 hari pertama kerja pemerintahan Presiden Prabowo adalah momen awal ketika janji seorang presiden dibuktikan, dan visi seorang pemimpin diuji.

"Itulah mengapa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menarik perhatian, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dunia internasional," tutur Denny JA.

"Dalam sejarah politik modern, periode ini adalah masa krusial di mana kepercayaan rakyat terbentuk atau terguncang," sambungnya menjelaskan.

Oleh karena itu, Denny JA memandang, indikator untuk menilai baik buruknya satu kepemimpinan dan pemerintahannya, tidak bisa berpatokan pada apa yang disampaikan seorang pemimpin.

Pasalnya, Denny JA juga mendapati 3 program paling positif yang dinilai publik, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan.

"Jadi bukan hanya retorika yang dinilai, tetapi tindakan nyata yang memberi dampak pada masyarakat luas," demikian Denny JA menambahkan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya