Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada Dioper ke DPRD jadi Catatan Negatif 100 Hari Presiden Prabowo

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 16:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemunculan isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) dioper ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi isu yang membuat negatif kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang dipaparkan melalui keterangan tertulis, pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Denny JA menjelaskan, riset yang dilakukannya menggunakan metode identifikasi 9 program positif yang paling mengemuka di publik, dan 3 program yang dinilai negatif oleh kebanyakan publik yang dijadikan responden.


Menurutnya, dengan metode itu dapat terlihat penilaian kinerja Prabowo bukan sekadar angka, tetapi juga substansinya, yaitu dampak kebijakan terhadap masyarakat, relevansi program dengan tantangan utama bangsa, serta bagaimana masyarakat meresponsnya melalui sentimen publik dan analisis mendalam.

Dari hasil itu, teridentifikasi penyebab utama dari munculnya sentimen negatif kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan yang dipimpinnya.

"Wacana pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk. Ini salah satu temuan riset LSI Denny JA menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Denny JA

Dia menegaskan, 100 hari pertama kerja pemerintahan Presiden Prabowo adalah momen awal ketika janji seorang presiden dibuktikan, dan visi seorang pemimpin diuji.

"Itulah mengapa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menarik perhatian, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dunia internasional," tutur Denny JA.

"Dalam sejarah politik modern, periode ini adalah masa krusial di mana kepercayaan rakyat terbentuk atau terguncang," sambungnya menjelaskan.

Oleh karena itu, Denny JA memandang, indikator untuk menilai baik buruknya satu kepemimpinan dan pemerintahannya, tidak bisa berpatokan pada apa yang disampaikan seorang pemimpin.

Pasalnya, Denny JA juga mendapati 3 program paling positif yang dinilai publik, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan.

"Jadi bukan hanya retorika yang dinilai, tetapi tindakan nyata yang memberi dampak pada masyarakat luas," demikian Denny JA menambahkan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

Banjir, Macet, dan Kemiskinan di Jakarta Mendesak Dituntaskan

Senin, 23 Februari 2026 | 06:07

Jokowi Memang sudah Selesai, Tapi Masih Ada Gibran dan Kaesang

Senin, 23 Februari 2026 | 05:39

Tiga Waria Positif HIV Usai Terjaring Razia di Banda Aceh

Senin, 23 Februari 2026 | 05:28

Penakluk Raksasa

Senin, 23 Februari 2026 | 05:13

Kisah Tragis Utsman bin Affan: 40 Hari Pengepungan, Satu Mushaf Berdarah

Senin, 23 Februari 2026 | 04:26

Kebangkitan PPP Dimulai dari Jabar

Senin, 23 Februari 2026 | 04:10

Prabowo Tak Beruntung terkait Tarif Trump

Senin, 23 Februari 2026 | 04:05

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Tembok Ratapan Solo Jadi Potret Wajah Kekuasaan Jokowi yang Memudar

Senin, 23 Februari 2026 | 03:27

Persib Kokoh di Puncak Klasemen Usai Tekuk Persita 1-0

Senin, 23 Februari 2026 | 03:00

Selengkapnya