Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada Dioper ke DPRD jadi Catatan Negatif 100 Hari Presiden Prabowo

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 16:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemunculan isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) dioper ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi isu yang membuat negatif kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang dipaparkan melalui keterangan tertulis, pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Denny JA menjelaskan, riset yang dilakukannya menggunakan metode identifikasi 9 program positif yang paling mengemuka di publik, dan 3 program yang dinilai negatif oleh kebanyakan publik yang dijadikan responden.


Menurutnya, dengan metode itu dapat terlihat penilaian kinerja Prabowo bukan sekadar angka, tetapi juga substansinya, yaitu dampak kebijakan terhadap masyarakat, relevansi program dengan tantangan utama bangsa, serta bagaimana masyarakat meresponsnya melalui sentimen publik dan analisis mendalam.

Dari hasil itu, teridentifikasi penyebab utama dari munculnya sentimen negatif kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan yang dipimpinnya.

"Wacana pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk. Ini salah satu temuan riset LSI Denny JA menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Denny JA

Dia menegaskan, 100 hari pertama kerja pemerintahan Presiden Prabowo adalah momen awal ketika janji seorang presiden dibuktikan, dan visi seorang pemimpin diuji.

"Itulah mengapa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menarik perhatian, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dunia internasional," tutur Denny JA.

"Dalam sejarah politik modern, periode ini adalah masa krusial di mana kepercayaan rakyat terbentuk atau terguncang," sambungnya menjelaskan.

Oleh karena itu, Denny JA memandang, indikator untuk menilai baik buruknya satu kepemimpinan dan pemerintahannya, tidak bisa berpatokan pada apa yang disampaikan seorang pemimpin.

Pasalnya, Denny JA juga mendapati 3 program paling positif yang dinilai publik, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan.

"Jadi bukan hanya retorika yang dinilai, tetapi tindakan nyata yang memberi dampak pada masyarakat luas," demikian Denny JA menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya