Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada Dioper ke DPRD jadi Catatan Negatif 100 Hari Presiden Prabowo

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 16:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemunculan isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) dioper ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi isu yang membuat negatif kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang dipaparkan melalui keterangan tertulis, pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Denny JA menjelaskan, riset yang dilakukannya menggunakan metode identifikasi 9 program positif yang paling mengemuka di publik, dan 3 program yang dinilai negatif oleh kebanyakan publik yang dijadikan responden.


Menurutnya, dengan metode itu dapat terlihat penilaian kinerja Prabowo bukan sekadar angka, tetapi juga substansinya, yaitu dampak kebijakan terhadap masyarakat, relevansi program dengan tantangan utama bangsa, serta bagaimana masyarakat meresponsnya melalui sentimen publik dan analisis mendalam.

Dari hasil itu, teridentifikasi penyebab utama dari munculnya sentimen negatif kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan yang dipimpinnya.

"Wacana pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk. Ini salah satu temuan riset LSI Denny JA menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Denny JA

Dia menegaskan, 100 hari pertama kerja pemerintahan Presiden Prabowo adalah momen awal ketika janji seorang presiden dibuktikan, dan visi seorang pemimpin diuji.

"Itulah mengapa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menarik perhatian, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dunia internasional," tutur Denny JA.

"Dalam sejarah politik modern, periode ini adalah masa krusial di mana kepercayaan rakyat terbentuk atau terguncang," sambungnya menjelaskan.

Oleh karena itu, Denny JA memandang, indikator untuk menilai baik buruknya satu kepemimpinan dan pemerintahannya, tidak bisa berpatokan pada apa yang disampaikan seorang pemimpin.

Pasalnya, Denny JA juga mendapati 3 program paling positif yang dinilai publik, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan.

"Jadi bukan hanya retorika yang dinilai, tetapi tindakan nyata yang memberi dampak pada masyarakat luas," demikian Denny JA menambahkan.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya