Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pilkada Dioper ke DPRD jadi Catatan Negatif 100 Hari Presiden Prabowo

SABTU, 25 JANUARI 2025 | 16:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemunculan isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) dioper ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi isu yang membuat negatif kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut merupakan salah satu hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang dipaparkan melalui keterangan tertulis, pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Denny JA menjelaskan, riset yang dilakukannya menggunakan metode identifikasi 9 program positif yang paling mengemuka di publik, dan 3 program yang dinilai negatif oleh kebanyakan publik yang dijadikan responden.


Menurutnya, dengan metode itu dapat terlihat penilaian kinerja Prabowo bukan sekadar angka, tetapi juga substansinya, yaitu dampak kebijakan terhadap masyarakat, relevansi program dengan tantangan utama bangsa, serta bagaimana masyarakat meresponsnya melalui sentimen publik dan analisis mendalam.

Dari hasil itu, teridentifikasi penyebab utama dari munculnya sentimen negatif kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan yang dipimpinnya.

"Wacana pilkada akan dipilih oleh DPRD menjadi top 1 isu yang skor negatifnya paling buruk. Ini salah satu temuan riset LSI Denny JA menyambut 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Denny JA

Dia menegaskan, 100 hari pertama kerja pemerintahan Presiden Prabowo adalah momen awal ketika janji seorang presiden dibuktikan, dan visi seorang pemimpin diuji.

"Itulah mengapa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menarik perhatian, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dunia internasional," tutur Denny JA.

"Dalam sejarah politik modern, periode ini adalah masa krusial di mana kepercayaan rakyat terbentuk atau terguncang," sambungnya menjelaskan.

Oleh karena itu, Denny JA memandang, indikator untuk menilai baik buruknya satu kepemimpinan dan pemerintahannya, tidak bisa berpatokan pada apa yang disampaikan seorang pemimpin.

Pasalnya, Denny JA juga mendapati 3 program paling positif yang dinilai publik, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan.

"Jadi bukan hanya retorika yang dinilai, tetapi tindakan nyata yang memberi dampak pada masyarakat luas," demikian Denny JA menambahkan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ijazah Gibran Jadi Bom Waktu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 02:03

Danantara Gelontorkan Rp4,4 Triliun untuk Masuk Bisnis Migas AS

Rabu, 07 Oktober 2026 | 01:31

PIP dan KIP Kuliah Tak Boleh Lagi Salah Sasaran

Rabu, 07 Oktober 2026 | 01:21

Jangan Korbankan Konektivitas Antar Pulau Gegara Kebijakan Panik

Rabu, 07 Oktober 2026 | 01:09

Inilah Beda FIFA ASEAN Cup dan Piala AFF

Rabu, 07 Oktober 2026 | 00:34

Ahmad Doli Soroti Dugaan Bullying Bocah SD di Pemalang: Mukanya Lucu-lucu, tapi Berstatus Pembunuh

Rabu, 07 Oktober 2026 | 00:21

Gibran Tak Punya Ijazah SMA, Said Didu: Pemakzulan Bisa Lewat Proses Politik

Rabu, 07 Oktober 2026 | 00:04

Danantara Penetrasi ke Ekosistem Aviasi Timur Tengah

Selasa, 06 Oktober 2026 | 23:43

34 JPU Disiapkan Hadapi Sidang TPPU Febrie Adriansyah

Selasa, 06 Oktober 2026 | 23:20

Juara Setelah 35 Tahun Menunggu

Selasa, 06 Oktober 2026 | 23:01

Selengkapnya