Berita

Politisi Golkar, Rafik Perkasa Alam/Ist

Politik

Politisi Golkar: Bahlil hingga Raja Juli Layak Direshuffle

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 21:11 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka layak menjadi momentum evaluasi bagi kinerja anggota Kabinet Merah Putih.

Politisi Golkar, Rafik Perkasa Alam mengatakan, perombakan kabinet merupakan hal yang lumrah sebagai proses demokrasi.

Khusus di awal pemerintahan Prabowo-Gibran, Rafik menilai butuh gebrakan untuk membenahi program-program yang masih lamban.


"Pemerintah harus berbenah karena masih banyak persoalan fundamental yang masih lamban dan belum terselesaikan, baik koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga baru," jelas Rafik, Kamis, 23 Januari 2025.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) ini lantas menyinggung hasil penelitian dan survei Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait sejumlah menteri Prabowo-Gibran berkinerja buruk.

Menurutnya, temuan Celios itu patut menjadi pertimbangan Prabowo untuk merombak kabinet. Adapun Celios menempatkan beberapa menteri berkinerja buruk, di antaranya Menteri Kehutanan, Raju Juli Antoni; Menteri Koperasi, Budi Ari Setiadi; Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri HAM, Natalius Pigai, hingga Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto.

"Mereka layak untuk di-reshuffle karena ini merupakan hasil evaluasi penilaian publik terhadap mereka. Sebaiknya, Presiden Prabowo mengevaluasi para pembantunya itu agar publik tidak gaduh," tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya