Berita

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman/Repro

Politik

Polemik Pagar Laut, Komisi IV DPR Desak Peningkatan Koordinasi Antara Kementerian dan Pemda

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 14:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Polemik pembangunan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang, Banten, menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, kementerian terkait, dan pemerintah daerah. 

Seperti diungkap Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, meskipun sejak awal masyarakat sudah melaporkan adanya pembangunan pagar laut sepanjang 7 km pada Agustus 2024, tidak ada respons jelas dari pihak kementerian. 

“Ini muncul setelah viral. Ini kalau seperti ini terus setelah viral-viral ini juga kan bahaya,” tegas Arif dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 23 Januari 2025. 


Legislator Nasdem ini juga mengkritik peran Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang dianggap gagal menyelesaikan masalah ini. Menurut Arif, Menteri seharusnya menjadi pemecah masalah, bukan justru membuat pernyataan yang memperkeruh situasi. 

“Nah ini harus juga menjadi perhatian Pak Menteri supaya juga Pak Menteri pada saat muncul harus punya solusi,” tegasnya.

Arif juga mengungkapkan bahwa keberadaan pagar laut tersebut mengganggu nelayan di wilayah tersebut, yang merasa terdampak oleh kebijakan tersebut. Dalam kunjungannya ke wilayah mangrove, Arif menemukan bahwa nelayan mengeluhkan adanya hambatan akibat pembangunan pagar yang seharusnya lebih terkoordinasi.

“Saya tanyakan, ya nelayan selama ini merasa terganggu dengan adanya pagar itu. Jadi, ini harus menjadi perhatian kita semua agar Pak Menteri juga ke depan bisa bekerja lebih baik,” kata Legislator Dapil Banten I ini. 

Dia juga mengingatkan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut harus memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan kementerian dengan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Khususnya di Bekasi, yang menganggap proyek tersebut legal sementara kementerian menyebutnya ilegal.

“Ini contoh di Bekasi Pak, kemarin waktu ditanyakan ini Kepala Dinas Kelautan Jawa Barat Hermansyah mengaku pemagaran laut tersebut merupakan kerja sama antara pemerintah daerah dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, tapi di sisi lain kementerian kelautan menganggap ini ilegal,” ungkapnya. 

Karena itu, menurut Arif, persoalan ini timbul akibat kurangnya koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah. 

“Jadi ini menunjukkan bahwa KKP dengan dinas kelautan dan perikanan daerah tidak ada sinkronisasi. Nah itu yang saya minta supaya bagaimana caranya itu ada sinkronisasi antara kementerian dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arif menyoroti permasalahan HGB di laut yang kini muncul sebagai sorotan utama. Dulu, hal ini dianggap tidak mungkin, tetapi kini HGB di laut menjadi kenyataan yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

“Dulu saya enggak percaya kalau ada orang punya girik laut pak, dulu wah kita punya girik laut, ternyata sekarang beneran ternyata ada HGB di laut ya, ini jadi pertanyaan kita. Dan itu tidak mungkin kan itu kan, harus pasti ada koordinasi,” kata dia.

Arif terus menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk mencegah kebingungan dan memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.

“Makanya juga menandakan bahwa koordinasi antarkementerian ini juga bermasalah menurut saya. Itu kan terbukti pada saat kemarin bicara segel, yang satu membongkar tiba-tiba kemarin Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) juga bicara dicabut. Memang hak Pak Nusron, tapi kan seharusnya ada koordinasi. Karena wilayah yang diberikan HGB itu juga ada di laut kan gitu. Jadi, koordinasi antarkementerian juga saya harapkan juga supaya bisa lebih efektif supaya jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ke masyarakat,” demikian Arif.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya