Berita

PP Muhammadiyah minta DPR sinkronisasi aturan tata kelola tambang/RMOL

Politik

DPR Diminta Sinkronisasi Aturan Letak Tambang

RABU, 22 JANUARI 2025 | 17:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta DPR melakukan sinkronisasi aturan soal letak tambang yang akan diberikan kepada organisasi massa keagamaan dalam revisi UU Minerba.

Hal itu disampaikan perwakilan PP Muhammadiyah, Syahrial Suandi, dalam rapat bersama Baleg DPR membahas revisi UU mineral dan batubara (Minerba)

"Sebagaimana kita pahami, barang tambang itu adalah diberikan Allah kepada kita tanpa bisa memilih di mana dia beradanya. Dia bisa berada di tengah hutan, dia bisa berada di gunung, tapi dia juga bisa berada di pantai dan di laut," kata Syahrial di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.


"Artinya apa? Dengan kondisi ini, sepertinya perlu sinkronisasi antara Undang-undang tadi," sambungnya.

Pihaknya juga meminta DPR agar melakukan spesifikasi sumber daya alam yang bisa diolah organisasi massa keagamaan. Termasuk juga tata kelola izin tambang tersebut.

"Perlu ada skala prioritas di dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral. Karena mineral ini begitu diambil, kalau dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang ada, yang benar, itu bisa dikembalikan dan bisa dimanfaatkan kembali bekasnya," tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya