Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Gerakan Institute:

Quick Win Prabowo di 100 Hari Kerja Dirasakan Masyarakat

Optimis Ekonomi Melonjak
RABU, 22 JANUARI 2025 | 10:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kinerja Presiden Prabowo Subianto memimpin pemerintahan dalam kurun waktu 100 hari kerja dinilai telah menjalankan program-program prioritas yang bisa dirasakan langsung masyarakat. 

Direktur Eksekutif Gerakan Institute, Ahmad Nasir Siregar memandang, kepemimpinan Presiden Prabowo tidak bisa diragukan, karena telah memiliki pondasi yang jelas sejak sebelum memimpin Indonesia. 

"Jauh sebelum menjadi Presiden, gagasan-gagasan Presiden Prabowo soal kebangsaan dan ke-Indonesiaan telah terekam dalam bukunya, 'Paradoks Indonesia', berisi pandangan strategisnya yang bermuara pada gagasan pokok pentingnya menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa sesuai cita-cita founding fathers," ujar Nasir kepada RMOL, Rabu 22 Januari 2025.


Karena hal tersebut, Nasir menilai wajar apabila masyarakat bisa dengan cepat merasakan dampak dari kepemimpinan Presiden Prabowo. 

Padahal, dia memperhatikan, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 Presiden ke-8 RI dihadapkan berbagai tantangan yang tidak mudah. 

"Namun demikian, menuju 100 hari kerja pertama, Presiden Prabowo berhasil mengeksekusi berbagai program hasil terbaik cepat (quick win)," kata Nasir. 

Menurutnya, terdapat sejumlah program yang telah dijanjikan Presiden Prabowo direalisasikan hanya dalam kurun waktu 100 hari kerja, atau masuk kategori program quick win karena berdampak langsung pada kehidupan anak bangsa. 

"Beberapa program bahkan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), terkendalinya harga BBM, harga pangan, turunnya harga tiket pesawat dan biaya haji, melengkapi gerak cepat Prabowo dalam merealisasikan janji politiknya," kata Nasir.

Sebagai bukti masyarakat merasakan langsung kinerja Prabowo sebagai Presiden, dijelaskan Nasir, dapat disaksikan dari hasil survei yang keluar baru-baru ini mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan periode 2024-2029 tersebut. 

"Kebijakan populis Prabowo seperti program MBG, pembatalan sebagian PPN dan tes kesehatan gratis, menjadi faktor utama tingginya approval rating pemerintah. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, bahkan menyentuh angka 80,9 persen berdasarkan Survei Litbang Kompas, Januari 2025," kata Nasir. 

"Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan kinerja 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2015 lalu sebesar 65,1 persen. Sebagai Presiden, Prabowo mampu mengelola harapan publik dengan baik," sambung Nasir. 

Di samping itu, penulis buku "Manifesto Politik HMI" tersebut juga menyambut positif terobosan yang dilakukan Presiden Prabowo atas keikutsertaan Indonesia dalam organisasi kerja sama ekonomi antarnegara BRICS, karena diperkirakan akan menjadi terobosan penting dalam membaca perkembangan geopolitik global. 

"Prioritas BRICS dianggap selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih seperti ketahanan pangan dan energi. Prabowo tampaknya ingin mengartikulasikan semangat independensinya dengan memilih jalan bebas aktif nonblok, dan menjadi sahabat semua negara seraya mengantisipasi dampak domestik dari dari kebijakan pemimpin Amerika Serikat, Presiden Donald Trump," kata Nasir. 

Oleh karena terobosan dan juga keberhasilan program 100 hari kerja pemerintahannya, Nasir meyakini target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dipatok Presiden Prabowo bukan utopia, meskipun harus diakui ada sejumlah tantangan eksternal yang membayangi perekonomian nasional.

"Mulai dari tekanan geopolitik global, fluktuasi harga komoditas, dampak ketegangan di sejumlah kawasan, dampak perubahan iklim, hingga persoalan cuaca ekstrem yang berpengaruh pada ekonomi global," paparnya. 
 
Namun demikian, Nasir berpendapat di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, ada optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di mana dia memperkirakan, pada triwulan III 2024 tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95 persen (year-on-year) atau 5,03 persen (quarter-to-quarter). 

"Angka yang lebih tinggi jika dibanding negara seperti Thailand (3 persen) dan Korea Selatan (1,5 persen) ini mencerminkan ketahanan dan daya saing ekonomi Indonesia," jelasnya. 

Optimisme itu, lanjut Nasir, juga terlihat di sektor riil. Indikatornya adalah purchasing managers' index manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansif 51,2 persen pada Desember 2024. Angin segar di sektor manufaktur didorong oleh permintaan domestik yang kuat serta optimisme konsumen yang stabil. 

"Oleh karena itu, sejumlah program strategis yang tercakup dalam Asta Cita, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus disertai dengan political will yang kuat dari Presiden beserta anggota kabinetnya," demikian Nasir.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya