Berita

Presiden AS Donald Trump dan ibu negara menghadiri makan siang usai pelantikan Presiden, Senin 20 Januari 2025/AFP

Bisnis

Trump Geber Revolusi Energi, Minyak dan Gas Jadi Senjata Dongkrak Ekonomi AS

SELASA, 21 JANUARI 2025 | 09:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pada hari pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47, Donald Trump mengumumkan serangkaian kebijakan yang menandai perubahan signifikan dalam arah energi dan lingkungan negara tersebut. 

Dalam pidatonya yang berlangsung setengah jam, Trump menyatakan bahwa AS berada dalam keadaan darurat energi nasional. Ia berambisi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas domestik serta menurunkan biaya energi bagi konsumen. 

"Amerika akan kembali menjadi negara manufaktur, dan kami memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh negara manufaktur lain: jumlah minyak dan gas terbesar dibandingkan negara mana pun di Bumi," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Selasa 21 Januari 2025.


Salah satu langkah utama yang diambil adalah penandatanganan perintah eksekutif untuk menarik AS  dari Perjanjian Iklim Paris 2015, sebuah pakta internasional yang bertujuan memerangi perubahan iklim. 

Trump menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak adil dan merugikan industri Amerika, sementara negara lain seperti China tetap dapat mencemari lingkungan tanpa konsekuensi yang setara. 

"Saya segera menarik diri dari perjanjian iklim Paris yang tidak adil dan sepihak," katanya.

"Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara China mencemari lingkungan tanpa hukuman," lanjut Trump.

Selain itu, Trump juga mengumumkan penghentian pengembangan tenaga angin baru, dengan alasan bahwa turbin angin merusak lingkungan sekitar. Ia berencana mempercepat perizinan proyek energi, membuka wilayah luas di Alaska untuk eksplorasi, dan membatalkan mandat kendaraan listrik. 

"Kami akan menurunkan harga, mengisi kembali cadangan strategis kami, sampai penuh, dan mengekspor energi Amerika ke seluruh dunia," katanya.

Langkah-langkah ini menunjukkan pergeseran tajam dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang berfokus pada transisi dari bahan bakar fosil dan kepemimpinan dalam memerangi pemanasan global. 

Para ekonom berpendapat bahwa faktor global yang berada di luar kendali presiden sebagian besar menentukan harga minyak dan gas. Sementara itu, perwakilan industri menyatakan bahwa peningkatan produksi minyak dan gas diperlukan untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat, meskipun kapasitas ekspansi segera terbatas. 

Kelompok lingkungan menyatakan niat mereka untuk menentang perintah eksekutif tersebut di pengadilan, mengingat dampaknya terhadap upaya global dalam memerangi perubahan iklim.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya