Berita

Presiden AS Donald Trump dan ibu negara menghadiri makan siang usai pelantikan Presiden, Senin 20 Januari 2025/AFP

Bisnis

Trump Geber Revolusi Energi, Minyak dan Gas Jadi Senjata Dongkrak Ekonomi AS

SELASA, 21 JANUARI 2025 | 09:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pada hari pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47, Donald Trump mengumumkan serangkaian kebijakan yang menandai perubahan signifikan dalam arah energi dan lingkungan negara tersebut. 

Dalam pidatonya yang berlangsung setengah jam, Trump menyatakan bahwa AS berada dalam keadaan darurat energi nasional. Ia berambisi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas domestik serta menurunkan biaya energi bagi konsumen. 

"Amerika akan kembali menjadi negara manufaktur, dan kami memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh negara manufaktur lain: jumlah minyak dan gas terbesar dibandingkan negara mana pun di Bumi," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Selasa 21 Januari 2025.

Salah satu langkah utama yang diambil adalah penandatanganan perintah eksekutif untuk menarik AS  dari Perjanjian Iklim Paris 2015, sebuah pakta internasional yang bertujuan memerangi perubahan iklim. 

Trump menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak adil dan merugikan industri Amerika, sementara negara lain seperti China tetap dapat mencemari lingkungan tanpa konsekuensi yang setara. 

"Saya segera menarik diri dari perjanjian iklim Paris yang tidak adil dan sepihak," katanya.

"Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara China mencemari lingkungan tanpa hukuman," lanjut Trump.

Selain itu, Trump juga mengumumkan penghentian pengembangan tenaga angin baru, dengan alasan bahwa turbin angin merusak lingkungan sekitar. Ia berencana mempercepat perizinan proyek energi, membuka wilayah luas di Alaska untuk eksplorasi, dan membatalkan mandat kendaraan listrik. 

"Kami akan menurunkan harga, mengisi kembali cadangan strategis kami, sampai penuh, dan mengekspor energi Amerika ke seluruh dunia," katanya.

Langkah-langkah ini menunjukkan pergeseran tajam dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang berfokus pada transisi dari bahan bakar fosil dan kepemimpinan dalam memerangi pemanasan global. 

Para ekonom berpendapat bahwa faktor global yang berada di luar kendali presiden sebagian besar menentukan harga minyak dan gas. Sementara itu, perwakilan industri menyatakan bahwa peningkatan produksi minyak dan gas diperlukan untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat, meskipun kapasitas ekspansi segera terbatas. 

Kelompok lingkungan menyatakan niat mereka untuk menentang perintah eksekutif tersebut di pengadilan, mengingat dampaknya terhadap upaya global dalam memerangi perubahan iklim.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya