Berita

Presiden AS Donald Trump dan ibu negara menghadiri makan siang usai pelantikan Presiden, Senin 20 Januari 2025/AFP

Bisnis

Trump Geber Revolusi Energi, Minyak dan Gas Jadi Senjata Dongkrak Ekonomi AS

SELASA, 21 JANUARI 2025 | 09:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pada hari pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47, Donald Trump mengumumkan serangkaian kebijakan yang menandai perubahan signifikan dalam arah energi dan lingkungan negara tersebut. 

Dalam pidatonya yang berlangsung setengah jam, Trump menyatakan bahwa AS berada dalam keadaan darurat energi nasional. Ia berambisi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas domestik serta menurunkan biaya energi bagi konsumen. 

"Amerika akan kembali menjadi negara manufaktur, dan kami memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh negara manufaktur lain: jumlah minyak dan gas terbesar dibandingkan negara mana pun di Bumi," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Selasa 21 Januari 2025.


Salah satu langkah utama yang diambil adalah penandatanganan perintah eksekutif untuk menarik AS  dari Perjanjian Iklim Paris 2015, sebuah pakta internasional yang bertujuan memerangi perubahan iklim. 

Trump menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak adil dan merugikan industri Amerika, sementara negara lain seperti China tetap dapat mencemari lingkungan tanpa konsekuensi yang setara. 

"Saya segera menarik diri dari perjanjian iklim Paris yang tidak adil dan sepihak," katanya.

"Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kami sendiri sementara China mencemari lingkungan tanpa hukuman," lanjut Trump.

Selain itu, Trump juga mengumumkan penghentian pengembangan tenaga angin baru, dengan alasan bahwa turbin angin merusak lingkungan sekitar. Ia berencana mempercepat perizinan proyek energi, membuka wilayah luas di Alaska untuk eksplorasi, dan membatalkan mandat kendaraan listrik. 

"Kami akan menurunkan harga, mengisi kembali cadangan strategis kami, sampai penuh, dan mengekspor energi Amerika ke seluruh dunia," katanya.

Langkah-langkah ini menunjukkan pergeseran tajam dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang berfokus pada transisi dari bahan bakar fosil dan kepemimpinan dalam memerangi pemanasan global. 

Para ekonom berpendapat bahwa faktor global yang berada di luar kendali presiden sebagian besar menentukan harga minyak dan gas. Sementara itu, perwakilan industri menyatakan bahwa peningkatan produksi minyak dan gas diperlukan untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat, meskipun kapasitas ekspansi segera terbatas. 

Kelompok lingkungan menyatakan niat mereka untuk menentang perintah eksekutif tersebut di pengadilan, mengingat dampaknya terhadap upaya global dalam memerangi perubahan iklim.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Sita Aset Rp22 Miliar Milik Anwar Sadad, Mulai Rumah hingga SPBE

Rabu, 22 Juli 2026 | 20:42

UPDATE

Ketika Seekor Ayam Lebih Berharga dari Nyawa Seorang Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 00:21

Disoal Kader, Pergantian Pengurus AMPI Langgar Aturan Organisasi?

Senin, 27 Juli 2026 | 00:20

Inilah Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Senin, 27 Juli 2026 | 00:00

Program Pembangunan Prabowo Memperhatikan Aspek Keberlanjutan

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:29

Gaza for Israel Jika Kita Tetap Diam

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:20

‘API’ Jaringan Umat

Minggu, 26 Juli 2026 | 23:01

Pakar Hukum: Tersangka Korupsi Bisa Ditetapkan Meski Belum Diperiksa

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:45

Kaesang Pilih Dapil Neraka Lawan Puan, Kejar Legitimasi atau Sensasi?

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:37

Kapitra Ampera Labeli Febrie Adriansyah Maling Gede

Minggu, 26 Juli 2026 | 22:14

ICW Dapat Bocoran Timses Prabowo-Gibran Sodok Posisi Gantikan Ketua Ombudsman RI

Minggu, 26 Juli 2026 | 21:50

Selengkapnya