Warga Palestina di Gaza/Ist
Usulan Presiden terpilih AS, Donald Trump agar dilakukan relokasi warga Gaza ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia untuk sementara waktu menuai kecaman.
Aktivis 98 di Sumatera Utara, Ikhyar Velayati mengatakan justru warga Israel yang seharusnya direlokasi ke negara asal mereka dahulu, bukan penduduk Palestina yang telah menempati wilayah tersebut selama ribuan tahun
"Yang harus di relokasi dari Palestina bukan warga Gaza, tetapi seharusnya rakyat Israel," tegas Ikhyar di Medan, Senin, 20 Januari 2025.
"Yang harus di relokasi dari Palestina bukan warga Gaza, tetapi seharusnya rakyat Israel," tegas Ikhyar di Medan, Senin, 20 Januari 2025.
Menurut Ikhyar usulan relokasi warga Gaza ke berbagai negara dan Indonesia merupakan pelanggaran HAM besar dan strategi AS dan Israel untuk memperluas wilayah Israel. Sebab, tanah Palestina itu selama ribuan tahun di tempati oleh warga arab Palestina, kemudian di era tahun 1930-1940 an datang migrasi warga Yahudi dari seluruh penjuru Eropa dan sekarang mereka malah menduduki tanah Palestina secara ilegal dan mengusir penduduk sah negeri tersebut hingga saat ini.
"Usulan pejabat tim transisi Trump ini merupakan pelanggaran HAM besar, ini merupakan strategi Amerika beserta sekutunya Israel untuk mencaplok wilayah Gaza dan memperluas wilayah Israel secara tidak sah, dan Presiden Prabowo pasti menentang usulan pejabatTim transisi Trump tersebut karena bertentangan dengan konstitusi dan UUD 45," tutur Ikhyar
Sebelumnya di beritakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald J Trump berencana merelokasi sejumlah orang dari 2 juta warga Palestina di Gaza ke Indonesia untuk sementara waktu.
Rencana itu disampaikan oleh salah satu tim transisi Trump dalam wawancara dengan NBC News.
"Pertanyaan mengenai bagaimana membangun kembali Gaza masih menjadi pertanyaan, serta di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi untuk sementara waktu. Indonesia, misalnya, merupakan salah satu negara yang sedang didiskusikan untuk mengetahui lokasi tujuan dari negara-negara tersebut," kata pejabat transisi tersebut dalam laporan NBC News.
