Desk Ketenagakerjaan Bentuk Dukungan Polri bagi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi meluncurkan Desk Ketenagakerjaan yang merupakan inisiatif untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan yang masih sering terjadi di Indonesia. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa desk ini menjadi wujud kepedulian Polri terhadap dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

"Kita harapkan desk ketenagakerjaan ini bisa menjadi salah satu wadah menyelesaikan sengketa industri," kata Kapolri saat jumpa pers di lobby utama Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin 20 Januari 2025.

Tahapan yang disiapkan desk ini dimulai dari pelaporan. Jika mediasi tidak berhasil, opsi penegakan hukum sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) akan diterapkan.

Desk Ketenagakerjaan ini dirancang untuk menyediakan saluran pengaduan bagi pekerja dan buruh yang ingin menyampaikan keluhan mereka. Inisiatif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas hubungan industrial agar situasi tetap terkendali. 

"Dengan penyelesaian yang ada ini antara buruh dan tenaga kerja sama-sama bisa terlindungi," tambahnya.

Kapolri juga menegaskan, desk ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, tetapi juga mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Hubungan industrial yang harmonis diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.

"Dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia juga memiliki daya saing dengan industri di luar negeri, kualitas kita mampu untuk mengisi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri," pungkasnya.

Desk Ketenagakerjaan ini menjadi langkah nyata Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah dan mendorong terciptanya iklim industri yang kondusif. Semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan baik demi kemajuan bersama.