Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Revisi UU Politik Jadi Tantangan Presiden Prabowo

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 13:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Meskipun publik menyatakan puas atas kinerja 100 harinya, namun Presiden ke-8 RI itu menghadapi tantangan yang tidak mudah, yaitu memperbaiki sistem politik dengan merevisi paket Undang-Undang Politik.

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan, banyak persoalan yang harus diatasi dalam lima tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. 

"Ini menjadi tantangan berat bagi Presiden Prabowo. Butuh keseriusan dan kerja keras untuk menghadapi tantangan ke depan," kata Toha, Senin 20 Januari 2025.


Setelah penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem politik di Indonesia. Salah satunya pemisahan pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

Toha memandang, selama Pileg dan Pilpres digabung, masyarakat lebih fokus pada Pilpres, sehingga Pileg tidak mendapatkan perhatian. 

"Akhirnya para caleg yang bertarung dalam Pileg kurang mendapatkan atensi dari masyarakat. Pilpres lebih diminati," kata Toha.

Selain Pileg dan Pilpres, pelaksanaan Pilkada juga harus diperbaiki. PKB mengusulkan Pilkada tingkat provinsi atau pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, tidak lagi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.

Politikus PKB itu menambahkan, perbaikan sistem politik bisa dilakukan dengan revisi paket UU Politik melalui sistem omnibus law, yang akan menggabungkan banyak UU, seperti UU Pemilu, Pilkada, Partai Politik, dan UU lainnya.

Pemilihan gubernur secara langsung juga dinilai tidak efektif dan efesien, karena memakan anggaran sangat besar. Dengan pemilihan gubernur melalui DPRD, maka bisa dilakukan penghematan anggaran.

"Otonomi daerah sejatinya juga berada di tingkat kabupaten dan kota. Bukan di tingkat provinsi. Jadi perlu ada Pilkada langsung di level gubernur, cukup melalui DPRD saja," tandasnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya