Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL dan Nelayan/RMOL
Pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut menjadi salah satu bukti tidak adanya koordinasi yang baik antar kementerian dibawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan pengamat politik, Rocky Gerung saat berbicara pada pada kanal youtube FNN yang diunggah pada Rocky Gerung official dilihat redaksi pada Minggu, 19 Januari 2025.
“Ini memperlihatkan pola pengambilan keputusan terbongkar bahwa yang kontroversial itu harus diambil alih oleh Presiden Prabowo. Ini menunjukkan koordinasi diatara kementerian teknis tidak jalan, padahal ini sudah menjadi kontroversi yang lama,” katanya pada wawancara yang dilakukan oleh wartawan senior, Hersubeno Arif tersebut.
Rocky mengatakan, tidak adanya koordinasi itu juga menunjukkan kapasitas teknokrasi dan pengetahuan terkait pemagaran yang dilakukan. Hal ini juga disebabkan para menteri yang terkait dalam kasus pemagaran tersebut tidak memiliki visi tentang lingkungan hidup hingga berbagai persoalan lain yang dapat muncul akibat pemagaran tersebut yang dapat efek besarnya seperti isu sara dan instabilitas politik lokal.
“Tidak ada satupun menteri punya inisiatif yang menunjukkan mereka paham siapa pemilik pagar hingga konsekuensi dari pemagaran hingga isu rasialisme yang semakin berkembang. Pemagaran itu memunculkan saling curiga, bisa menimbulkan instabilitas politik lokal yang bisa berkembang hingga ke tingkat nasional,” pungkasnya.
Diketahui pembongkaran pagar laut di Tangerang mulai dilakukan oleh prajurit TNI AL. Hal ini disebut karena instruksi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL).
