Berita

BPJS Kesehatan/Ist

Nusantara

Mendesak Pembenahan BPJS Kesehatan

MINGGU, 19 JANUARI 2025 | 08:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

BPJS Kesehatan saat ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi seluruh pembiayaan kesehatan, terutama untuk penyakit dengan biaya tinggi. 

Menanggapi hal ini, praktisi kesehatan Ngabila Salama meminta BPJS Kesehatan perlu segera berbenah dengan melakukan evaluasi masif di semua lini. 

“Jika ada potensi kerugian, bukan hanya memperketat verifikasi atau audit pascaklaim, tetapi juga mengevaluasi besaran iuran agar lebih adil dan sesuai,” kata Ngabila kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.


Ia menyoroti pentingnya BPJS Kesehatan menjadi asuransi kesehatan nasional yang mampu diandalkan masyarakat untuk pembiayaan pengobatan yang krusial, bukan untuk estetika atau kebutuhan non-esensial lainnya. 

Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar kesehatan warga dan mewujudkan rasa keadilan melalui universal coverage.

Ngabila mengajukan saran untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan yakni mengatur ulang pembayaran iuran peserta mandiri dengan regulasi yang mengikat, agar kewajiban ini menjadi tanggung jawab masyarakat.

Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan mitra lainnya untuk memperkuat program promotif, preventif, dan skrining dini penyakit, disertai reward dan punishment bagi fasilitas kesehatan yang melaksanakannya.

"Mitigasi pencegahan fraud pada faskes dan tindak tegas semua bentuk fraud sedini mungkin," kata Ngabila.

Meningkatkan akuntabilitas publik dan integritas dalam pengelolaan BPJS Kesehatan melalui evaluasi internal berkelanjutan serta membuka peluang pembiayaan bersama dengan asuransi lain.

“BPJS juga perlu mengedukasi masyarakat bahwa ada kondisi kesehatan tertentu, terutama kondisi tidak darurat yang tidak bisa dibayarkan BPJS. Sehingga masyarakat perlu membayar secara umum di RS," pungkas Ngabila.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya