Berita

BPJS Kesehatan/Ist

Nusantara

Mendesak Pembenahan BPJS Kesehatan

MINGGU, 19 JANUARI 2025 | 08:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

BPJS Kesehatan saat ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi seluruh pembiayaan kesehatan, terutama untuk penyakit dengan biaya tinggi. 

Menanggapi hal ini, praktisi kesehatan Ngabila Salama meminta BPJS Kesehatan perlu segera berbenah dengan melakukan evaluasi masif di semua lini. 

“Jika ada potensi kerugian, bukan hanya memperketat verifikasi atau audit pascaklaim, tetapi juga mengevaluasi besaran iuran agar lebih adil dan sesuai,” kata Ngabila kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.


Ia menyoroti pentingnya BPJS Kesehatan menjadi asuransi kesehatan nasional yang mampu diandalkan masyarakat untuk pembiayaan pengobatan yang krusial, bukan untuk estetika atau kebutuhan non-esensial lainnya. 

Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar kesehatan warga dan mewujudkan rasa keadilan melalui universal coverage.

Ngabila mengajukan saran untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan yakni mengatur ulang pembayaran iuran peserta mandiri dengan regulasi yang mengikat, agar kewajiban ini menjadi tanggung jawab masyarakat.

Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan mitra lainnya untuk memperkuat program promotif, preventif, dan skrining dini penyakit, disertai reward dan punishment bagi fasilitas kesehatan yang melaksanakannya.

"Mitigasi pencegahan fraud pada faskes dan tindak tegas semua bentuk fraud sedini mungkin," kata Ngabila.

Meningkatkan akuntabilitas publik dan integritas dalam pengelolaan BPJS Kesehatan melalui evaluasi internal berkelanjutan serta membuka peluang pembiayaan bersama dengan asuransi lain.

“BPJS juga perlu mengedukasi masyarakat bahwa ada kondisi kesehatan tertentu, terutama kondisi tidak darurat yang tidak bisa dibayarkan BPJS. Sehingga masyarakat perlu membayar secara umum di RS," pungkas Ngabila.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya