Berita

Pagar laut di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk fase kedua (PIK II), Tangerang, Banten/Ist

Politik

Masalah Pagar Laut Harus Berani Diselesaikan Presiden Prabowo

SABTU, 18 JANUARI 2025 | 15:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk turun langsung menangani kasus pagar laut, yang terletak di wilayah proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk fase kedua (PIK II), di Tangerang.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM), Efriza menilai, permasalahan pagar laut di wilayah PSN PIK II, Tangerang, merupakan persoalan serius yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Kasus ini harus berani diselesaikan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden, ia harus menunjukkan keberpihakannya kepada nelayan, seperti janjinya," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Sabtu, 18 Januari 2025.


Dia memandang, jika kasus pagar laut tidak segera ditangani serius oleh pemerintah pusat, maka bukan tidak mungkin persepsi negara lain akan kurang baik mengingat berkaitan langsung dengan masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan terganggu mata pencahariannya.

"Kebijakan yang serampangan akhirnya menghadirkan kisruh terjadinya perilaku laut diklaim dengan patok, dan fatal jika pemerintah seolah-olah tak mengetahui," tuturnya.

"Dengan adanya patok laut, telah menyebabkan nelayan pesisir itu mengalami kemerosotan pendapatan dari melaut," sambung Efriza.

Oleh karena itu, pengamat politik Citra Institute itu mendorong Presiden Prabowo untuk turun tangan menyelesaikan polemik pagar laut tersebut.

"Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR tak bisa tinggal diam, atau sekadar menyegel lalu membongkar, tetapi harus ditelusuri lebih dalam," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya