Kantor Kementerian Koperasi dan UKM/RMOL
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat pembiayaan untuk sektor UMKM pertanian dan perikanan.
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan, peran UMKM di sektor pertanian dan perikanan sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Indonesia saat ini memiliki lebih dari 29 juta UMKM di sektor pertanian yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan," kata Helvi Yuni Moraza dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Makassar, dikutip Sabtu 18 Januari 2025.
Dari total UMKM pertanian, 99 persen di antaranya merupakan usaha perseorangan, sementara sisanya terdiri dari 0,02 persen usaha berbadan hukum dan 0,04 persen usaha lainnya.
"Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional," lanjut Helvi.
Saat ini sektor pangan masih menghadapi tantangan besar. Salah satu isu utama adalah rendahnya indeks inklusi keuangan bagi petani, pekebun, dan nelayan, yang saat ini berada di angka 62,26 persen.
Selain itu, regenerasi petani menjadi masalah krusial, mengingat 64,2 persen tenaga kerja di sektor pertanian berusia di atas 45 tahun.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah terus memperkuat kebijakan pembiayaan inklusif bagi UMKM, khususnya di sektor pangan.
Helvi menuturkan, pada 2024 pemerintah bersama bank penyalur berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp282 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp260 triliun.
“Namun demikian, proporsi penyaluran untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan selama lima tahun terakhir masih rendah berada di kisaran 30 persen, begitupun juga di sektor kelautan yang semula 1,8 persen di tahun 2020 menjadi 1,4 persen di 2024,” terang Helvi.
Helvi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat peran UMKM di sektor pangan dengan saling berkolaborasi.
Pemerintah juga menggenjot program KUR Klaster dan KUR Alsintan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
