Berita

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman/Istimewa

Politik

Gaduh Pagar Laut, DPR Minta Prabowo Evaluasi Menteri Trenggono

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 18:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Polemik pemasangan pagar laut tanpa izin yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah Tangerang, Banten, disorot Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman.

Arif pun sangat mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar pagar laut tersebut segera dibongkar dan diusut tuntas.

“Setuju dan sangat mendukung langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan untuk mencabut pagar bambu laut di wilayah PIK 2 dan membentuk Tim Investigasi untuk mencari dalang dan pemilik pagar laut tersebut,” kata Arif dalam keterangan resminya, Jumat, 17 Januari 2025. 


Arif pun mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja jajaran kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.

“Terutama Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang lalai dalam tugasnya karena tidak mungkin pagar laut itu dibuat seperti sulap dalam sehari semalam,” tegas Legislator Nasdem Dapil Banten I ini.

Arif meyakini, tidak mungkin pagar laut sepanjang itu dibangun dalam waktu singkat. Oleh karena itu, patut diduga kuat proyek tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa ada tindakan apapun dan mengabaikan laporan masyarakat yang masuk.

"Jika pemagaran ini dilakukan oleh pengembang PIK 2 maka pemerintah harus dengan tegas menindak secara hukum bahkan harus juga dievaluasi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) jika terbukti," tegas Arif yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (Sekjen MPN) Pemuda Pancasila ini. 

“Pembangunan kawasan sangat dibutuhkan di daerah Banten tersebut, sebagai bentuk pemerataan ekonomi. Tapi jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan merusak dan merugikan hajat hidup orang banyak terutama nelayan dan masyarakat pemilik tanah yang dijamin juga oleh UU,” pungkasnya.

Diberitakan Kantor Berita Politik RMOL sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan penyegelan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah perairan Tangerang, Banten, yang diduga tanpa izin.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2025. 

“Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel,” ungkap Muzani.

Tak hanya itu, Muzani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo juga sudah menginstruksikan agar pagar laut tersebut segera dicabut. Bahkan, Presiden Prabowo juga meminta kasus tersebut diusut tuntas.

“Beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu,” kata Sekjen Partai Gerindra ini.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya