Berita

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal/RMOL

Politik

Dukung Perintah Prabowo Usut Pagar Laut Tangerang, Pimpinan DPR: Negara Hadir

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 17:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan untuk membongkar dan mengusut pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, yang diduga tanpa izin. Sebab, Indonesia merupakan negara hukum. 

“Kita apresiasi itu ya, kelompok masyarakat manapun yang sekarang, jangan bilang bahwa ruang laut ini adalah milik Tuhan, siapapun bisa tandain, di kita ada hukum,” kata Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Januari 2025.

Politikus PKB ini menilai bahwa perintah Presiden Prabowo atas skandal pagar laut di Tangerang tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan hukum. 


“Pemerintah, negara yang harus hadir, tidak boleh person-person itu, dia mulai mempetak-petak atau mengkavling lahan, yang sebetulnya negara yang punya,” tuturnya. 

Lebih jauh, Cucun menyebut bahwa mengenai kemungkinan Komisi terkait di DPR akan menjadwalkan pemanggilan kepada mitra kerjanya sekaligus pihak-pihak terkait, akan dibahas setelah masa reses usai. 

“Kita nanti akan bicara (kalau) sudah masuk masa sidang ya, kalau perlu kita minta pertanggungjawaban, mungkin ini bukan kejadian pertama kali. Kita akan ungkap itu, kan semua teman-teman paham juga, ujung-ujungnya untuk apa ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan penyegelan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah perairan Tangerang, Banten, yang diduga tanpa izin.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2025. 

“Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut (diusut). Pertama, itu disegel,” ucap Muzani.

Tak hanya itu, Muzani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar pagar laut tersebut segera dicabut. Bahkan, Presiden Prabowo juga meminta kasus tersebut diusut tuntas.

“Beliau perintahkan untuk dicabutkan. Usut, begitu,” kata Sekjen Partai Gerindra ini.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Malaysia Fair 2026 Jadi Ajang Perluasan Pasar Medical Tourism di Indonesia

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:12

CFD Rasuna Said Kembali Digelar, Ini Lokasi Parkir dan Rute Transportasi Umumnya

Jumat, 05 Juni 2026 | 18:10

Begini Spek Bangunan SPPG di Daerah 3T yang Dibangun Kementerian PU

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:47

Sambut Nanik Deyang, APJI Minta Juknis Dapur MBG Dibenahi

Jumat, 05 Juni 2026 | 17:01

Menteri PU Rampungkan 222 SPPG di Daerah 3T

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:48

KPK Panggil Motivator Ary Ginanjar Agustian di Kasus Gratifikasi IUP Kukar

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:45

Akulaku Finance Dukung Proses Hukum pada Tindakan Kecurangan

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:36

Mubes Kosgoro 1957: Berkas La Ode Beres, Sari Yuliati Belum Bayar Administrasi

Jumat, 05 Juni 2026 | 16:18

Awas Kolesterol Naik! Ini 5 Tips Sehat Mengolah Daging Kurban ala Ahli Gizi UNS

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:57

AS Buka Jalur untuk 36 Kapal Bantuan Kemanusiaan di Selat Hormuz

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:33

Selengkapnya