Berita

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal/RMOL

Politik

Dukung Perintah Prabowo Usut Pagar Laut Tangerang, Pimpinan DPR: Negara Hadir

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 17:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan untuk membongkar dan mengusut pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, yang diduga tanpa izin. Sebab, Indonesia merupakan negara hukum. 

“Kita apresiasi itu ya, kelompok masyarakat manapun yang sekarang, jangan bilang bahwa ruang laut ini adalah milik Tuhan, siapapun bisa tandain, di kita ada hukum,” kata Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Januari 2025.

Politikus PKB ini menilai bahwa perintah Presiden Prabowo atas skandal pagar laut di Tangerang tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan hukum. 

“Pemerintah, negara yang harus hadir, tidak boleh person-person itu, dia mulai mempetak-petak atau mengkavling lahan, yang sebetulnya negara yang punya,” tuturnya. 

Lebih jauh, Cucun menyebut bahwa mengenai kemungkinan Komisi terkait di DPR akan menjadwalkan pemanggilan kepada mitra kerjanya sekaligus pihak-pihak terkait, akan dibahas setelah masa reses usai. 

“Kita nanti akan bicara (kalau) sudah masuk masa sidang ya, kalau perlu kita minta pertanggungjawaban, mungkin ini bukan kejadian pertama kali. Kita akan ungkap itu, kan semua teman-teman paham juga, ujung-ujungnya untuk apa ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan penyegelan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah perairan Tangerang, Banten, yang diduga tanpa izin.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2025. 

“Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut (diusut). Pertama, itu disegel,” ucap Muzani.

Tak hanya itu, Muzani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar pagar laut tersebut segera dicabut. Bahkan, Presiden Prabowo juga meminta kasus tersebut diusut tuntas.

“Beliau perintahkan untuk dicabutkan. Usut, begitu,” kata Sekjen Partai Gerindra ini.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya