Berita

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal/RMOL

Politik

Dukung Perintah Prabowo Usut Pagar Laut Tangerang, Pimpinan DPR: Negara Hadir

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 17:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang telah memerintahkan untuk membongkar dan mengusut pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, yang diduga tanpa izin. Sebab, Indonesia merupakan negara hukum. 

“Kita apresiasi itu ya, kelompok masyarakat manapun yang sekarang, jangan bilang bahwa ruang laut ini adalah milik Tuhan, siapapun bisa tandain, di kita ada hukum,” kata Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 17 Januari 2025.

Politikus PKB ini menilai bahwa perintah Presiden Prabowo atas skandal pagar laut di Tangerang tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan hukum. 


“Pemerintah, negara yang harus hadir, tidak boleh person-person itu, dia mulai mempetak-petak atau mengkavling lahan, yang sebetulnya negara yang punya,” tuturnya. 

Lebih jauh, Cucun menyebut bahwa mengenai kemungkinan Komisi terkait di DPR akan menjadwalkan pemanggilan kepada mitra kerjanya sekaligus pihak-pihak terkait, akan dibahas setelah masa reses usai. 

“Kita nanti akan bicara (kalau) sudah masuk masa sidang ya, kalau perlu kita minta pertanggungjawaban, mungkin ini bukan kejadian pertama kali. Kita akan ungkap itu, kan semua teman-teman paham juga, ujung-ujungnya untuk apa ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan penyegelan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah perairan Tangerang, Banten, yang diduga tanpa izin.

Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2025. 

“Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut (diusut). Pertama, itu disegel,” ucap Muzani.

Tak hanya itu, Muzani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo sudah menginstruksikan agar pagar laut tersebut segera dicabut. Bahkan, Presiden Prabowo juga meminta kasus tersebut diusut tuntas.

“Beliau perintahkan untuk dicabutkan. Usut, begitu,” kata Sekjen Partai Gerindra ini.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

PKS Ingatkan Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan dan Bebas Polemik

Sabtu, 14 November 2026 | 10:35

Kapal Pesiar Terbalik Ditabrak Tanker, 32 Orang Dilarikan ke RS

Sabtu, 14 November 2026 | 09:55

Polda Metro Jaya Kembali Rombak Sejumlah Kapolsek hingga Kasubdit

Sabtu, 14 November 2026 | 09:41

Harga Emas Antam Mulai Naik, Satu Gram Jadi Semahal Ini

Sabtu, 14 November 2026 | 09:34

PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 | 09:25

Setelah Bayan Resources, Haji Isam Lirik Tambang Nikel Weda Bay

Sabtu, 14 November 2026 | 09:04

Harga CPO Menguat Tipis, Pasar Cermati Rencana Biaya Layanan Baru di Indonesia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:44

Gangguan Sistem, 11.000 Penerbangan di AS Mendadak Dihentikan

Sabtu, 14 November 2026 | 08:25

Sektor Teknologi Tekan Wall Street di Tengah Ketidakpastian Nvidia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:07

FTSE Russell Keluarkan 14 Saham Indonesia, BRIS hingga TSPC Terdampak

Sabtu, 14 November 2026 | 07:49

Selengkapnya