Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita/RMOL
Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, kembali mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, sedianya Mbak Ita dan Alwin Basri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada hari ini, Jumat, 17 Januari 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
"(Mbak Ita) Ada kegiatan yang sudah terjadwal dan tidak bisa digantikan," kata Tessa kepada wartawan, Jumat sore, 17 Januari 2025.
Sementara itu, Alwin Basri yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PDIP periode 2019-2024 ini juga mangkir dengan alasan sedang mempersiapkan praperadilan yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sedangkan 2 tersangka lainnya, Martono selaku Ketua Gapensi yang juga Direktur PT Chimarder777 sekaligus PT Rama Sukses Mandiri dan P Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Rencananya, dua tersangka ini akan dilakukan penahanan.
Sejak 11 Juli 2024, KPK melakukan penyidikan 3 dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Yakni dugaan suap pengadaan barang atau jasa tahun 2023-2024, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pengumpulan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi.
Namun demikian, KPK belum resmi mengumumkan identitas para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam perkaranya, pada 17-25 Juli 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di berbagai tempat di Kota Semarang, Kudus, dan Salatiga. Tempat-tempat yang digeledah yakni 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor perusahaan swasta, dan 2 kantor pihak lainnya yang terletak
Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita berbagai barang bukti. Mulai dari dokumen-dokumen APBD tahun 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024, dokumen yang berisi catatan-catatan tangan.
Kemudian uang kurang lebih Rp1 miliar dan mata uang asing sebesar 9.650 Euro, barang bukti elektronik berupa ponsel, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga mempunyai keterkaitan dengan perkara dimaksud.
