Berita

Penyegelan pagar laut di perairan Tangerang, Banten/Istimewa

Politik

Legislator PKB Minta Pemerintah Tidak Tutupi Biang Kerok Pemagaran Laut

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk tidak menutup-nutupi biang kerok dan pelaku utama dari pemasangan pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30,16 kilometer.

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menilai kasus pagar laut itu sudah sangat jelas bahwa ada kepentingan ekonomi besar di baliknya. Sehingga kemungkinan besar ada pengusaha yang membiayainya. 

“Pembangunan pagar itu tidak mungkin dibiayai masyarakat umum atau pengusaha kecil,” tegas Indrajaya kepada wartawan, Jumat, 17 Januari 2025.


Legislator dari Fraksi PKB ini pun meminta pemerintah tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Pemerintah harus membuka ke publik siapa yang membiayai dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Sehingga tidak ada dugaan negatif kepada pemerintah.

“Tidak mungkin instansi terkait tidak mengetahuinya. Tolong jangan ditutup-tutupi!" tegasnya.

Indrajaya mendesak agar pelaku dan dalang di balik pagar laut itu ditindak.

"Jangan sampai ada upaya penguasaan lahan untuk proyek reklamasi laut secara diam-diam,” tutupnya.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya