DPD Jangan Hamburkan APBN Untuk Kegiatan Reses

Penambahan jumlah reses di DPD RI pada rentang bulan Oktober hingga Desember 2025, di mana seharusnya satu kali, menjadi dua kali menjadi sorotan.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengatakan keputusan untuk menambah jumlah reses dari empat kali menjadi lima kali pada tahun persidangan terakhir dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat berujung pada pelanggaran prinsip pengelolaan keuangan negara.

Sebab, kata Hardjuno, masa reses DPD harus mengikuti masa reses DPR. Sedangkan di rentang Oktober hingga Desember 2025, DPR hanya satu kali reses.  

“Saya kira, selain melanggar UU MD3, penambahan reses ini tentu akan memberikan tekanan yang berat kepada APBN kita,” kata Hardjuno kepada wartawan, Jumat 17 Januari 2025.

Hardjuno mengatakan, uang pajak rakyat yang dipakai untuk membiayai penambahan reses anggota DPD RI ini sangat besar.

“Kita tahu uang reses yang diberikan secara lumpsum kepada anggota DPR dan DPD cukup besar. Kalau tidak salah setiap orang menerima lebih kurang Rp350 juta rupiah sekali reses," tuturnya.

"Sedangkan jumlah anggota DPD sekarang 152 orang. Jadi dikalikan saja, berapa uang APBN yang terkuras untuk penambahan reses DPD RI ini,” imbuhnya.

Menurutnya, penambahan reses DPD RI bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

“Karena itu kami minta stop menghambur-hamburkan dana APBN untuk kegiatan reses ini,” tandasnya.